Mari cermati beragam kritik terkait industri televisi yang akhir-akhir ini muncul dalam diskursus ruang publik kita. Industri televisi dianggap telah menyalahgunakan pengelolaan frekuensi dengan menayangkan berbagai tayangan yang tidak bermanfaat bagi publik. Penyalahgunaan frekuensi ini merentang dalam banyak hal, dari mulai penggunaan televisi untuk kepentingan politik (seperti yang kita lihat selama hiruk-pikuk pemilu), sampai penayangan berbagai tayangan hiburan yang terasa berlebihan (seperti siaran langsung pernikahan selebritas).
Rangkaian kritik tersebut jika dirangkum, bertolak dari pandangan bahwa televisi – seperti media pada umumnya – mula-mula adalah sebuah institusi sosial. Sebagai sebuah institusi sosial, di dalam televisi melekat sebuah tanggung jawab agar berbagai tayangan yang ditampilkan memiliki manfaat secara langsung bagi “kepentingan publik”. Problemnya, di saat yang bersamaan ia juga merupakan institusi bisnis. Dengan kata lain, televisi berada dalam tegangan antara apakah ia harus menjalankan fungsi sosialnya, atau melakukan akumulasi keuntungan sebesar-besarnya.
Di Indonesia, dalam konteks kritik tersebut, artinya, televisi dianggap lebih menonjolkan perannya sebagai institusi bisnis yang berjalan dalam logika kapital. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian?
Baca lebih lanjut
-Acta Diurna- 