Suara Pers, Suara Siapa?

PersPartisan-Pindai1-1160x820

Adakah pers yang netral, tidak partisan, dan objektif?

Pertanyaan semacam ini sungguh menggelisahkan terutama di masa-masa kritis pemilihan umum 2014 lalu. Berita-berita yang saling bertolak-belakang dan mengikuti garis politik pemilik media, opini publik yang terbelah secara diametral yang sisa-sisanya masih terasa sampai saat ini, sampai tuntutan kepada pers untuk bersikap netral dan tidak berpihak.

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan memulainya melalui pembahasan ihwal berita sebagai laku konstruksi realitas yang diproduksi secara sadar oleh jurnalis dan media. Selanjutnya akan melihat netralitas, objektifitas, serta partisan-tidak partisan sebuah pers dalam konteks historis di Indonesia.


***

Istilah bahwa pers harus netral, objektif, berimbang, memberitakan dua sisi, dan tidak berpihak, berangkat dari pandangan positivistik yang mengandaikan ada realitas objektif di luar diri media dan wartawan. Karena ada realitas objektif, maka berita diposisikan sebagai cerminan dari realitas yang ada. Tugas media adalah menampilkan realitas yang ada tersebut tanpa efek dramatisasi atau semacamnya.

Dalam konteks ini, wartawan dianggap hanya sebagai pelapor peristiwa dengan asumsi media merupakan saluran yang netral dan bebas  kepentingan. Sehingga mereka harus mampu menyederhanakan jalin-kelindan realitas yang rumit dan kompleks dalam bahasa sederhana yang seterusnya dilanjutkan kepada khalayak.

Jika diperhatikan lebih jauh, pandangan semacam ini mengabaikan kondisi bahwa perilaku media dan wartawan dalam memproduksi sebuah berita selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma, sampai keyakinan-keyakinan tertentu. Artinya, mustahil bahwa berita adalah sepenuhnya mirror of reality. Sebaliknya, berita adalah ikhtiar wartawan melakukan konstruksi realitas.

Wartawan selalu sudah memiliki posisi, pertimbangan awal, maupun kepentingan sebelum ia turun ke lapangan. Belakangan, inilah yang menjadi salah satu sumber bias berita. Pandangan-pandangan subjektif malih rupa menjadi bias yang bisa dibaca dari berita-berita yang dihasilkan.

Dalam kajian komunikasi, ihwal objektifitas dan subjektifitas ini sebenarnya merupakan salah satu perdebatan klasik. Kita bisa merujuk pada debat antara dua pakar media Everette E.Dennis dan John C. Merril sebagaimana bisa dibaca dalam buku Basic Issues in Mass Communication (1984).

Dennis mengajukan tesis bahwa objektifitas dalam jurnalisme adalah kondisi yang mungkin dicapai. Menurutnya laku jurnalistik dari mulai pengumpulan sampai penulisan berita memiliki standar-standar objektifnya sendiri. Standar-standar objektif yang dimaksud misalnya seperti pemisahan antara fakta dengan opini, cover both sides, fairness, dan sebagainya.

Namun Merril membantahnya. Professor jurnalisme di Universitas Missouri ini, berpandangan bahwa objektifitas jurnalisme adalah hal yang tidak mungkin atau dengan kata lain, mustahil. Dari mulai seleksi isu yang diberitakan, pemilihan narasumber, penentuan kata sampai strategi penulisan berita adalah sebuah tindakan ideologis yang didasari subjektifitas wartawan dan media.

Apalagi, realitas yang coba diangkat dan diterjemahkan wartawan ke dalam sebuah berita selalu bersifat dinamis, plural dan dialektis. Proses penerjemahan ini berlangsung melalui mekanisme yang disebut sebagai pembingkaian (framing) berita, yaitu proses menyeleksi dan menonjolkan bagian tertentu dari sebuah peristiwa.

Mengacu pada Robert Entman dalam Framing : Toward Clarification of a Fractured Paradigm (1993:52) ada empat fungsi pembingkaian yaitu untuk : i) defining problem (memetakan masalah berdasarkan pertimbangan umum), ii) diagnosing causes (mendiagnosis akar masalah dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang terlibat), iii) making moral judgement (memberi penilaian moral terhadap masalah), dan iv) suggesting remedies (menawarkan solusi dengan menunjukkan apa yang seharusnya ada).

Jika kita menyimak kondisi media massa saat ini, pendapat yang dikemukakan Merril menjadi semakin masuk akal dan sulit dibantah. Belum lagi jika kita menyaksikan betapa masifnya perkembangan jurnalisme online seiring gegap-gempita teknologi internet. Objektifitas jurnalisme serasa merupakan sesuatu yang berada di awang-awang.

Mesti diakui jurnalisme online telah meluluh-lantakkan apa yang kerap disebut sebagai standar objektif jurnalisme seperti cover both sides, keberimbangan, memisahkan fakta dengan opini, dan sebagainya.  Cermati bahwa saat ini media online kerap menayangkan sebuah berita yang bersumber dari satu narasumber saja yang menghasilkan apa yang disebut sebagai realitas psikologis. Dalam era ini, sebuah berita tidak akan bisa dinilai tanpa melihat berita yang lain. Demikian seterusnya.

***

Dari sisi historis, ide sebagai pilar keempat demokrasi yang objektif, netral dan nonpartisan tak pernah berjejak dalam tradisi pers di Indonesia. Baik di era zaman bergerak yang penuh pergulatan ideologi maupun era industri, pers senantiasa berada dalam posisi untuk menunjukkan keberpihakan secara tegas baik atas dasar kesadaran kebangsaan, afiliasi partai politik, represi negara, maupun tekanan pemiliknya.

Di era pergantian abad 19 ke 20, ketika sedang terjadi gelombang pasang kelahiran nasionalisme di berbagai belahan dunia, berbagai surat kabar yang sebelumnya bersikap kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda kemudian menjelma menjadi pers perjuangan yang memiliki komitmen partisan untuk lepas dari belenggu penjajahan. [i] Pada era ini, kita bisa merujuk ke koran Medan Prijaji yang diterbitkan oleh Tirto Adhi Soerjo.

Dalam edisi perdana Medan Prijaji, Tirto merumuskan delapan pedoman bahwa surat kabar (pers) harus: memberi informasi, menjadi penyuluh keadilan, memberikan bantuan hukum, menjadi tempat pengaduan orang tersia-sia, membantu orang mencari pekerjaan, menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi atau mengorganisasi diri, membangun dan memajukan bangsanya, serta memperkuat bangsanya dengan usaha dan perdagangan. [ii]

Medan Prijaji menunjukkan secara gamblang ke mana keberpihakan pers serta jurnalis harus diarahkan. Delapan pedoman tersebut tidak hanya menandai pembentukan imajinasi sebagai sebuah bangsa tetapi juga menancapkan tonggak awal bagi jurnalisme politik di tanah air yang mengurat akar sampai pascakemerdekaan.

Soekarno menyebut pers adalah alat revolusi yang bertugas untuk memobilisasi opini publik. Karena itu wartawan memiliki tugas untuk membangkitkan kesadaran rakyat dalam melawan kekuatan-kekuatan kontrarevolusioner. Bahkan pada tahun 1960-an, pemerintah memerintahkan semua surat kabar untuk berafiliasi secara resmi dengan partai politik, kelompok fungsional, atau organisasi massa.

Salah satu contoh yang baik untuk mendeskripsikan pers di era ini bisa kita lihat di Harian Rakjat. Menurut Evi Mariani dalam tulisannya Vox Pers, Vox Partai (2001:39-42), redaktur koran ini seperti tak pernah mendengar  kata “objektif” saking kerasnya dalam menggunakan bahasa. Sebagai contoh, modal asing disebut sebagai “gerakan jahat.” Lawan politik disebut sebagai “kaum reaksioner,” dan lain sebagainya. Jurnalisme politik di era ini menempatkan dirinya sebagai senjata yang ofensif dan destruktif. Jurnalis berdiri di antara dua kaki, sebagai jurnalis itu sendiri, dan sebagai aktivis partai politik.

Kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto terhadap pemerintahan Soekarno menjadi tikungan penting dalam perkembangan pers dan jurnalisme di Indonesia. Pasca peristiwa Oktober 1965, semua koran kiri dibabat hingga tandas. Sistem politik otoritarian pasca 1965 menyebabkan media tidak lagi mengandalkan partai politik sebagai sumber utama pendanaan. Ini juga berakibat pada media yang semakin independen, dalam arti tidak terikat dengan kepentingan politik partai sebagaimana di era Soekarno.

Media harus mencari sumber pendanaan sendiri agar bisa mandiri. Independensi ini yang membawa media pada tahap yang lebih jauh untuk menentukan sikap politiknya sendiri. Arus modal asing mengalir deras dan membawa pers memasuki fase industrialisasi.

Di tahap ini, Dhaniel Dhakidae menggunakan enam media sebagai contoh untuk melihat bagaimana akumulasi modal terjadi.[iii] Pertama, akumulasi modal yang terjadi di Sinar Harapan, Kompas, dan Tempo. Ketiga media ini ditandai dengan karakteristiknya sebagai media berorientasi pasar nasional dan terintegrasi dengan industrialisasi secara umum. Kedua,akumulasi kapital di Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, dan Pos Kota dengan karakteristiknya yang berorientasi pasar lokal dan integrasi yang  rendah terhadap industrialisasi.

Fasa industrialisasi Orde Baru adalah pembabatan semua romantika dan retorika revolusioner pers. Media kemudian dituntut untuk menjaga stabilitas ekonomi politik nasional. Doktrin pers yang bebas dan bertanggungjawab diperkenalkan dengan bersandar pada Pancasila yang tafsirnya sudah dibatasi oleh rezim. Di era ini, represi negara serta rendahnya jaminan terhadap kebebasan pers memaksa pers untuk melakukan ekspansi dan diversifikasi produk. Regulasi yang ketat melalui SIUPP juga telah membentuk struktur pasar dengan para pemain yang terbatas.

Dengan begitu, pelan-pelan tercipta konsentrasi kepemilikan tidak hanya di media cetak tetapi juga televisi swasta yang tumbuh di dekade akhir 1980-an. Independensi dari partai politik sebagaimana yang terjadi sebelumnya kemudian bergeser kepada loyalitas kepada pemilik. Yang patut diperhatikan, terjadi perubahan mendasar  dalam diri seorang jurnalis. Industrialisasi yang semakin masif memisahkan skill profesional atau ketrampilan jurnalistik seorang jurnalis dari ideologi politik atau pengetahuan yang dimilikinya.

Jatuhnya Soeharto kerap dikatakan sebagai kebangkitan jurnalisme politik di Indonesia. Kondisi ketiadaan sensor membuat media bisa membuat berita sevulgar apapun tanpa ketakutan dibredel. Kebebasan bergerak ini memang dimiliki oleh pers namun yang perlu diperhatikan, industrialisasi pers yang dipupuk dan dibesarkan selama Orde Baru – untuk penjelasan ini kita patut berterima kasih kepada David T. Hill dengan bukunya Pers di Era Orde Baru (1994) – berperan membuat pasar menjadi stagnan.

Bisnis media bergerak dalam persaingan pasar yang semu. Konsentrasi kepemilikan media berada pada kelompok kepentingan lama di era Orde Baru. Jurnalisme politik hadir dengan wajah yang sama sekali lain bila dibandingkan dengan yang pernah ada dulu. Jurnalis bekerja dalam kondisi di mana berita-berita dijadikan pemilik media sebagai alat untuk meraih keuntungan.

Dalam kondisi tersebut, wartawan tidak memiliki banyak wewenang dalam memutuskan kebijakan media. Sifatnya yang profesional membuat posisinya rentan dan tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam hubungan produksi. Hasilnya, jurnalis teralienasi dari produk jurnalistik yang mereka hasilkan.

***

Pemilihan umum 2014 menjadi ilustrasi yang tepat untuk melihat gaya jurnalisme politik semacam apa yang tumbuh pasca-Orde Baru. Nada berita segendang-sepenarian dengan pendulum politik pemilik media. Dari momen-momen kritis transisi kekuasaan kemarin juga sekaligus mengonfirmasi bahwa tidak ada media yang tidak partisan. Istilah partisan di sini memang tidak bisa disamakan dengan gaya partisan sebagaimana di dekade 1950-an atau sebelumnya.

Ada gradasi yang tegas baik dari bentuk keberpihakan maupun produk jurnalistik yang dihasilkan. Ini bisa dilihat dari media-media yang secara terbuka maupun malu-malu menunjukkan dukungan politik. Dengan kondisi semacam itu, menuntut media untuk bersikap netral dan objektif bisa jadi akan terasa naïf. Ia mengandaikan bahwa pers hanya sebagai medium yang menghantarkan pesan atau informasi. Padahal, media adalah aktor politik di mana di dalamnya juga terdapat berbagai kepentingan politik yang saling bertarung.

Dalam kondisi seperti itu, pembaca memiliki posisi yang kuat untuk menafsir pesan-pesan yang setiap hari dipenuhi oleh berita media dan sesak dengan propaganda kepentingan baik yang berada dalam level ideologi (nilai, kepercayaan, logika, pilihan politik) maupun berada pada wilayah praktis ( fashion, gadget). Kajian-kajian baru tentang khalayak aktif (active audiens) menunjukkan bahwa pembaca tidak hanya menerima pesan media secara pasif dan menelannya mentah-mentah. Ia justru ikut secara aktif berinteraksi, menafsir, memilah, memilih, sampai meyakini informasi yang ada.  Kesadaran kritis ini yang dibutuhkan dalam rimba raya informasi yang semakin hari semakin penuh kedangkalan.

Ihwal khalayak aktif ini sebenarnya sedikit paradoks jika kita berkaca pada pemilu umum 2014 yang lalu. Pembelahan opini yang terjadi secara masif membuat mereka yang berdiri di masing-masing posisi politik lebih mempercayai media yang kebetulan mendukung pasangan yang juga mereka dukung. Tidak peduli apakah  sebuah berita diproduksi media itu benar atau tidak.

Kondisi taklid buta ini bisa kita rujuk salah satunya dari Brendan Nyhan dan Jason Reifler dalam penelitiannya Misinformation and Fact-checking: Research Findings From Social Science (2012). Kedua peneliti tersebut mengatakan bahwa ketika dihadapkan pada informasi yang bertentangan, seorang individu cenderung mencari cara untuk menolaknya sebagai sebuah kebenaran. Nalar psikologis seseorang nyaris selalu mencari informasi yang mengonfirmasi pandangan personal.

Penolakan terhadap informasi tersebut semakin kuat melanda orang-orang yang diikat dalam institusi kolektif seperti partai politik. Tafsir atas pesan media diatur oleh emosi, bukan argumentasi rasional. Ketika tafsir diatur oleh emosi secara otomatis akan memunculkan apa yang disebut sebagai noise. Noise merupakan hambatan yang membuat sebuah pesan dari komunikator (pengirim pesan/media) tidak akan sampai secara utuh ke komunikan (penerima pesan/pembaca). Ini yang menjelaskan kenapa “bisnis kebencian” yang dijalankan oleh situs-situs sensasional yang berlindung di balik nama kebebasan pers itu bisa laku dan layak dibaca.

Sebagai penutup, berteriak-teriak menuntut media netral dan nonpartisan ibarat berteriak di tengah gurun pasir. Tidak terdengar jelas, dan lamat-lamat akan menghilang. Di titik ini, konglomerasi media serta afiliasi politik media terhadap kekuatan politik tertentu bisa digunakan sebagai alat untuk membantu kita mengukur ke mana bias berita-berita diarahkan. Dengan begitu, kita bisa secara kritis membaca arus informasi dari berbagai media yang ada tanpa terombang-ambing arus informasi dan agenda media. Bahkan kalau perlu, membuat satu media alternatif yang lebih bisa memperjuangkan ideologi yang diyakini.  

[i] Hill, David dan Krishna Sen.2000.Media, Budaya dan Politik di Indonesia. ISAI:Jakarta halaman 61

[ii] Toer, Pramoedya Ananta.1985.Sang Pemula.Hasta Mitra:Jakarta halaman 46

[iii] Dhakidae, Dhaniel.1991.The State, TheRise of Capital, and The Fall of Political Journalism: PoliticalEconomy of Indonesian News Industry. Tidak diterbitkan

(Tulisan ini pernah dimuat di Pindai)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s