Serikat Pekerja Media Adalah Kebutuhan!

(Ketika sedang membuka file di laptop, saya menemukan tulisan yang saya tulis setahun lalu ini setelah diskusi film Di Balik Frekuensi. Saya tayangkan di blog karena masih relevan dengan kondisi hari ini) 

“Saya akan perjuangkan kamu bekerja kembali di Metro TV. That’s my word!” Suara Surya Paloh terdengar keras. Sementara duduk di hadapannya, Luviana yang mengenakan kaos berwarna putih tertegun. Matanya berkaca-kaca. Barangkali juga merasa lega.

Kata-kata tersebut seolah menjadi garansi untuk kembali di bekerja di media yang telah memecatnya secara sepihak. Sebagai catatan, ia sudah hampir sepuluh tahun bekerja di sana. Pertemuan yang berlangsung 5 Juni 2012 tersebut direkam Ucu Agustin dan ditampilkan dalam film Di Balik Frekuensi. Hingga kini, Luviana tidak pernah diterima kembali bekerja di Metro TV. Surya Paloh mengingkari kata-katanya sendiri.

Luviana adalah asisten produser di stasiun televisi berlambang burung elang tersebut. Sejak 2011, ia beserta beberapa produser memprotes tentang kesejahteraan karyawan yang dirasa memprihatinkan. Sistem penilaian kerja yang tidak jelas membuat ketiadaan indikator objektif untuk mengevaluasi kinerja seorang karyawan. Penilaian hanya didasari pada suka tidak suka. Standar yang bias semacam ini berakibat pada terhambatnya jenjang karir termasuk penyesuaian gaji karyawan.

Dengan membentuk organisasi pegawai kecil-kecilan, mereka berharap pihak manajemen mau memperbaiki pengelolaan kesejahteraan karyawan. Namun, alih-alih berhasil mencapai tujuannya, Luviana dan kawan-kawan justru di-nonjob-kan sejak 1 Februari 2012. Kasus ini menambah panjang daftar pemberangusan serikat pekerja media di Indonesia. Satu hal yang sungguh ironis karena terjadi ketika angin kebebasan pers sedang bertiup kencang.

Dalam diskusi dan screening film Di Balik Frekuensi yang diadakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM tanggal 14 Maret 2013, Luviana menceritakan pengalamannya. “Di Metro TV itu, jangankan menuntut kesejahteraan, ngomongin tentang politik medianya sendiri saja tidak berani.” Para karyawan tersebut merasakan ketidakdilan yang terjadi namun ketakutan untuk menyampaikannya secara terbuka.

di balik frekuensii

Ironi muncul ketika jurnalis-jurnalis ini kerap meliput tentang isu buruh yang menuntut kesejahteraan. Sementara mereka justru ketakutan berhadapan dengan pemilik medianya sendiri. “Karena itu saya mengajak untuk membentuk serikat pekerja. Organisasi ini adalah sebuah kebutuhan”, katanya. Ia berharap agar kawan-kawannya tidak takut untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak. Apalagi, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan hal tersebut.

Minim

Sebagai gambaran, keberadaan serikat pekerja media di Indonesia memang masih sangat minim. Dari sekitar 3000 perusahaan media, hanya ada 34 serikat pekerja media. Minimnya jumlah serikat ini mengakibatkan  rendahnya daya tawar jurnalis terhadap medianya. Basil Triharyanto dalam buku Dapur Media (2013) mencatat beberapa sengketa antara pekerja media dengan pemiliknya.

Di antaranya adalah pemecatan sepihak ratusan karyawan Indosiar di tahun 2010, pemecatan 25 pekerja Trans TV, perubahan status 40 pekerja SCTV dari karyawan tetap beralih tenaga kontrak, sampai pemecatan 13 jurnalis Indonesia Finance Today (IFT). Pemecatan dilakukan karena para jurnalis menuntut hak sesuai kesepakatan kontrak kerja. Salah satu jurnalis IFT yang dipecat tersebut adalah alumnus UGM, Agung Budiono.“Itulah pentingnya serikat pekerja. Kehadirannya diperlukan sebagai alat tawar jurnalis di depan manajemen agar tidak diperlakukan semena-mena”, ujar ketua BEM KM UGM tahun 2007 tersebut.

Selain sebagai daya tawar untuk menuntut kesejahteraan, kehadiran serikat pekerja sebenarnya bisa untuk menekan intervensi pemilik perusahaan agar tidak terlalu  jauh memasuki independensi ruang redaksi. Intervensi ini memang telah menjadi kenyataan dalam industri media di Indonesia kontemporer. Bisa dilihat dari media-media yang secara gamblang menyebarkan informasi sesuai kepentingan pemiliknya.

Luviana melanjutkan bahwa desk redaksi sebuah media pada umumnya mencakup isu politik, hukum sosial, olahraga, dan sebagainya. Namun di Metro TV bagian itu ditambah satu lagi, desk Nasdem. Ada wartawan-wartawan yang secara khusus ditempatkan untuk meliput berita-berita seputar Nasdem. Mereka yang ditempatkan di desk tersebut biasanya merasa menjadi wartawan “kelas satu” karena dekat dengan “bapak”.

Seperti dituturkan alumnus Universitas Atmajaya Yogyakarta tersebut, “bapak” adalah panggilan untuk Surya Paloh yang merupakan pemilik Media Group sekaligus ketua umum Partai Nasdem. Kedekatan tersebut menjadi satu kebanggaan tersendiri. Tidak semua memiliki keistimewaan seperti itu. Luviana yang sudah sepuluh tahun bekerja di sana pun tidak dikenal oleh Surya Paloh. “Praktik seperti ini sebenarnya tidak terjadi di satu media saja”, ungkap anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini.

Kondisi tersebut hampir menjadi pemandangan umum di berbagai media. Hanya saja tidak banyak jurnalis yang berani mengungkap hal itu. Kalaupun berani, ancaman pemecatan senantiasa membayangi. Luviana  bersama beberapa karyawan yang kritis mengalaminya. Ketika kerap melakukan demonstrasi untuk menuntut kembali haknya, Luviana bahkan kerap diikuti orang-orang suruhan Metro TV.

“Setiap saya ikut aksi, orang-orang suruhan tersebut merekam dan memotret. Mereka ingin mencari bukti bahwa saya telah mencemarkan nama baik Metro TV”, ujarnya. Inilah sisi gelap kebebasan pers di Indonesia. Media pernah menjadi salah satu motor penggerak demokratisasi di negeri ini. Namun, kondisi internal perusahaan media justru jauh dari semangat demokratis.

Luviana sendiri sampai saat ini masih terus memperjuangkan haknya agar bisa bekerja kembali di Metro TV. Bersama Ucu Agustin ia melakukan kampanye ke berbagai daerah melalui film Di Balik Frekuensi. Film dokumenter ini memotret kisah Luviana dan Hari Suwandi salah satu korban lumpur Lapindo. Melalui dua kisah tersebut, film ini menggambarkan bagaimana efek konglomerasi media di Indonesia. Media, khususnya televisi, telah menggunakan frekuensi publik untuk kepentingannya sendiri.

Luviana hanyalah satu contoh kecil betapa media saat ini telah menjelma rezim yang sewenang-wenang. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan. Sebab efeknya tidak merugikan para pekerja media saja. Kepentingan publik pun terancam dengan kondisi ini. Tinggal menunggu apakah para jurnalis, masyarakat sipil, dan negara mau bergerak untuk mengubah situasi tersebut. Atau, kita hanya akan diam dan menanti munculnya Luviana-Luviana selanjutnya. Semoga tidak.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s