Potret Perlawanan Jurnalis Televisi

IMG-20140425-01418

  • Judul Buku    : Media dan Kekuasaan : Televisi di Hari-Hari Terakhir Soeharto
  • Penulis            : Ishadi SK
  • Penerbit         : Penerbit Buku Kompas
  • Tebal               : xxvi + 286 halaman
  • Cetakan          : 2014

Mei 1998, gejolak politik di Indonesia hampir mencapai titik didih. Rupiah ambruk, krisis ekonomi semakin parah, bentrokan rakyat dengan aparat tak terhindarkan. Negara bersikap represif terhadap aktivis dengan serangkaian penculikan dan penangkapan. Namun tak bisa dihindari, Orde Baru sedang menatap senjakalanya.

Di tengah hiruk-pikuk perlawanan rakyat, keberanian menyusup ke ruang-ruang redaksi stasiun televisi swasta. Periode itu, stasiun-stasiun televisi dikuasai oleh keluarga dan kroni Soeharto. Mereka tentu berkepentingan untuk menjaga keberlangsungan rezim. Hampir tidak mungkin menyaksikan berita-berita yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Dengan dominasi pemilik yang demikian kuat, hampir tidak ada celah bagi para jurnalis televisi yang mencoba untuk bersikap kritis. Ancaman pemecatan setiap saat membayangi. Namun, momentum itu akhirnya datang juga. Tepat di saat titik kritis situasi politik di Indonesia, jurnalis-jurnalis televisi menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan perlawanan di ruang redaksi.

Ishadi SK melalui buku Media dan Kekuasaan : Televisi di Hari-Hari Terakhir Soeharto memaparkan bagaimana kontestasi antara pemilik televisi dan jurnalis tersebut terjadi. Ia meneliti kegiatan di ruang berita RCTI, SCTV, dan Indosiar. Selain melakukan analisis isi berita-berita politik, Ishadi juga mewawancarai pemilik dan wartawan-wartawan tiga stasiun televisi tersebut. Dalam buku itu, Ishadi merentang linimasa potret perlawanan para jurnalis televisi.

13 Mei 1998, Desi Anwar mengenakan pita hitam di lengan ketika membacakan berita dalam tayangan Seputar Indonesia di RCTI. Hal ini merupakan solidaritas terhadap peristiwa terbunuhnya empat orang mahasiswa oleh aparat keamanan sehari sebelumnya. Desi mengenakan pita hitam selama dua hari berturut-turut. Aksi itu membuat RCTI mendapat telepon peringatan dari Cendana.

17 Mei 1998. Ira Koesno mewawancarai Sarwono Kusumaatmadja dalam Liputan 6 SCTV. SCTV sudah mewanti-wanti agar Sarwono tidak secara eksplisit menyampaikan komentar-komentar yang menyebutkan bahwa Soeharto harus mundur. Pada akhirnya memang tidak ada pernyataan tersebut. Namun, setelah dipancing beberapa pertanyaan, Sarwono mengatakan “Satu gigi yang sakit harus dicabut. Jangan sampai seluruh badan menderita karena gigi yang rusak tidak dicabut”.

Ira merasa sudah melakukan kesalahan fatal. Pesan tersebut ditafsirkan badan intelijen sebagai kode bagi gerakan rakyat untuk segera menumbangkan Soeharto. SCTV mendapatkan peringatan keras. Peter Gontha, pemilik SCTV saat itu demikian marah dan mengancam akan menutup SCTV. Beberapa orang redaktur yang bertanggungjawab terkait wawancara tersebut dipecat.

18 Mei 1998. Pernyataan yang fenomenal itu muncul di RCTI. Harmoko, loyalis Soeharto yang menjadi Ketua DPR, meminta Soeharto untuk mengundurkan diri melalui konferensi pers. Hanya RCTI yang mendapat rekaman wawancara tersebut karena wartawan-wartawan yang lain terlalu lama menunggu sebelumnya sehingga lebih memilih meliput aksi-aksi mahasiswa di Gedung DPR. Desi Anwar segera menayangkan video konferensi pers tersebut lengkap tanpa diedit. Ia bahkan memberikan rekaman tersebut kepada CNN, NHK, dan BBC secara cuma-cuma.

Setelah itu, lebih dari 50 wartawan RCTI bersolidaritas dengan apa yang dilakukan oleh Desi. Mereka mendatangi pemilik RCTI dan mengancam akan berhenti melakukan liputan apabila mereka tidak boleh meliput aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang semakin memanas baik di berbagai daerah maupun di Jakarta. Ibu pertiwi jelas sedang hamil tua.

Puncaknya, 21 Mei 1998. Program berita Fokus Indosiar sudah menyiarkan pernyataan Amien Rais yang menyatakan Soeharto akan mengundurkan diri pada pukul 10.00 WIB. Berita itu ditampilkan pukul 06.00 WIB. Hanya Indosiar yang berani menayangkan berita tersebut. Sebagai catatan, dengan menampilkan berita tersebut, Indosiar melanggar embargo yang sudah disepakati dengan Amien Rais dan stasiun televisi lainnya.

Embargo dalam konteks ini adalah perjanjian antara  media dan narasumber untuk tidak menayangkan berita sampai batas waktu tertentu. Dalam kondisi yang demikian panas, bisa dibayangkan apa yang akan dialami Indosiar jika ternyata Soeharto tidak jadi mengundurkan diri siang harinya. Dalam rentang waktu setelah berita itu keluar sampai pengumuman resmi pengunduran diri presiden, Indosiar mendapatkan berbagai telepon ancaman dan intimidasi.

Beberapa peristiwa tersebut menjadi puncak pemberontakan jurnalis televisi setelah rangkaian delegitimasi terhadap Orde Baru melalui berbagai pemberitaan yang dimulai beberapa waktu sebelumnya.

Apa yang menarik dari buku ini menurut saya ada dua hal. Pertama, ia menunjukkan bahwa, seperti disinyalir David Hill dan Krishna Sen (2000), eksperimen Orde Baru dengan televisi swasta memberikan kontrol kepemilikan yang tidak sempurna. Terutama atas implikasi-implikasi politik yang bisa ditimbulkan oleh televisi.

Jika diperhatikan, arah kebijakan Soeharto mengenai televisi merujuk pada penggabungan peran televisi sebagai ideological state apparatus dan fungsinya sebagai entitas ekonomi yang menjadi instrumen pasar. Kebijakan yang menumbuhkan kontradiksi. Dalam konteks televisi sebagai entitas ekonomi, keuntungan ekonomi industri televisi bahkan didapatkan dari akumulasi primitif karena berdasar pada lobi-lobi politik ketimbang persaingan pasar.

Kedua, buku ini menandai era kebangkitan modal dalam industri televisi di Indonesia. Setelah berbagai keterlibatan dalam perlawanan terhadap Orde Baru, industri televisi semakin khusyuk berada dalam cengkeraman kekuatan pasar. Konsentrasi kepemilikan terjadi.

Ironisnya, hal ini juga berefek pada arogansi pemilik televisi yang memperlakukan frekuensi publik sebagai barang privat. Apalagi para pemilik televisi itu juga merupakan politisi. Di tahun politik seperti ini, kita bisa melihat bagaimana perilaku televisi-televisi yang partisan. Mereka menjadi corong propaganda pemiliknya. Jurnalis televisi, mau tak mau mesti tunduk pada hukum pasar yang membuatnya teralienasi dan terpisah dari publik.

Iklan

Satu pemikiran pada “Potret Perlawanan Jurnalis Televisi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s