Pers dan Kepentingan Nasional

Berkenaan dengan tema Peranan Pers dalam Menjaga Kepentingan Nasional. yang terkandung dalam pesan (artikel) berjudul Bersama Pers Kita Jaga Kepentingan Nasional di http://www.darwinsaleh.com, saya berpandangan bahwa saya setuju karena pers memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat luas. Kemampuan tersebut memiliki implikasi pada stabilitas ekonomi politik yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional. Narasi sejarah republik sudah menunjukkan betapa peran penting pers dalam setiap zaman.

Namun, ada beberapa hal yang mesti menjadi catatan tambahan untuk melengkapi artikel tersebut. Pandangan tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari reformasi 1998 yang memberi kita kebebasan pers sebagai pembuka keran informasi yang tertutup di era sebelumnya. Tulisan ini secara singkat akan melihat bagaimana kondisi pers saat ini dan kaitannya dengan kepentingan nasional. Kebebasan pers saat ini tidak sekadar memberikan ruang lebar kepada pers untuk memberitakan berbagai peristiwa yang ada.

Lebih dari itu, kebebasan pers juga menyediakan sebuah kondisi di mana publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi maupun pengetahuan yang dibutuhkan serta menyatakan gagasan-gagasannya. Secara universal ini kerap disebut sebagai rights to know dan rights to express. Hal tersebut secara ideal bisa tercipta ketika media mampu memunculkan ruang publik dengan mengalirkan arus informasi secara sehat.

Pers memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses itu. Pada titik ini saya sepakat dengan pendapat tersebut. Namun beberapa catatan yang mesti ditambahkan sebagai bahan untuk diskusi lanjutan sehingga bisa memunculkan gagasan yang lebih komprehensif. Kalau kita mengikuti dinamika politik di tanah air, akhir-akhir ini sering muncul kritik terhadap pers di tanah air.

Beberapa hal di antaranya yaitu konglomerasi media, penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan pemilik media, tayangan-tayangan televisi yang minim kualitas, serta kecenderungan pers yang kadang tendensius dalam memberitakan seseorang (trial by the press). Mengapa kritik tersebut bisa muncul? Menurut saya, kritik tersebut dalam konteks yang lebih luas bisa dibaca dengan melihat lanskap ekonomi politik media di Indonesia pasca 1998.

Kondisi ekonomi yang bertumpu pada paradigma pertumbuhan selama Orde Baru mempercepat transformasi kehidupan media menuju fase industrialisasi. Dalam persaingan terbuka di pasar bebas, konglomerasi kepemilikan modal menjadi penyebab media (di)identik(kan) dengan pemiliknya. Anggapan bahwa agenda media merupakan manifestasi perwujudan agenda pemilik modal menjadi tak terhindarkan. Prinsip jurnalistik yang mestinya obyektif, independen, dan berimbang pelan-pelan kehilangan makna.

Alih-alih ditempatkan dalam logika keberpihakan bagi kepentingan publik, berita yang mengupas kesalahan atau bobrok satu pihak segera dimaknai sebagai satu bentuk serangan politik. Penyebabnya, skeptisisme setiap membaca berita media sudah begitu kental. Situasi semacam ini jika terus dibiarkan terjadi tentu berbahaya karena berpotensi memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pers. Ketika masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap pers, berita-berita hanya dianggap sambil lalu.

Apalagi di era ketika perkembangan teknologi membuka kanal-kanal bagi publik untuk mendapatkan informasi alternatif yang dianggap sesuai dengan kepentingan masing-masing. Brendan Nyhan dan Jason Reifler dalam penelitiannya Misinformation and Fact-checking: Research Findings From Social Science (2012) mengatakan bahwa ketika dihadapkan pada informasi yang bertentangan, publik cenderung mencari cara untuk menolaknya sebagai sebuah kebenaran.

Nalar psikologis publik nyaris selalu mencari informasi yang mengonfirmasi pandangan personal. Penolakan terhadap informasi tersebut semakin kuat melanda publik yang diikat dalam institusi kolektif seperti komunitas atau kelompok tertentu. Tafsir atas pesan media diatur oleh emosi, bukan argumentasi rasional. Ketika tafsir diatur oleh emosi secara otomatis akan memunculkan apa yang disebut sebagai noise.

Noise merupakan hambatan yang membuat sebuah pesan dari komunikator (pengirim pesan) tidak akan sampai ke komunikan (penerima pesan). Konsekuensi lebih jauh dari ketidapercayaan ini bisa dilihat jika kita berbicara tentang kepentingan nasional. Kompas pada akhir tahun 2013 lalu menulis bahwa ekonomi di Indonesia semaki dikuasi oleh asing. Berdasarkan catatan Kompas, di sektor perbankan sedikitnya 12 bank swasta kini dikuasai asing. Di sektor pertambangan migas sekitar 70 persen dikuasai pihak asing.

Di sektor pertambangan tembaga dan emas sekitar 85 persen dikuasai asing. Demikian pula pada sektor perkebunan sawit di mana sekitar 40 persen dari 8,9 juta hektar kebun kelapa sawit dikuasai asing. Di sektor telekomunikasi, 35 persen sampai 66,5 persen juga dikuasai asing. Dari data-data tersebut bisa dilihat bagaimana Indonesia berada dalam kepungan investasi asing yang jika tidak diwaspadai pelan-pelan menggerogoti kedaulatan kita. Tentu saja hal ini cukup memprihatinkan.

Tepat pada titik tersebut terlihat peran pers dibutuhkan. Kait-mengaitnya begini, penetrasi kepemilikan asing dalam Sumber Daya Alam di Indonesia sudah semestinya menjadi kepedulian bersama. Sementara pers memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat dengan lebih luas. Agar problem ini bisa menjadi kepedulian bersama tentu pers mesti menyediakan informasi kepada masyarakat dengan akurat.

Dengan demikian, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga kepentingan nasional. Nah, ketika ketidakpercayaan masyarakat terhadap pers semakin bertambah kuat seperti yang saya singgung di awal tulisan ini, ikhtiar menumbuhkan imajinasi bersama untuk memperjuangkan kepentingan nasional republik ini bisa sulit tercipta. Lantas, apa yang harus dilakukan?

Dalam era tsunami informasi, pesan media mesti dipahami sebagai ikhtiar untuk mengetuk pintu kebenaran. Berita-berita media menjadi perangkat pengetahuan yang berharga bagi masyarakat dalam merespon situasi politik baik lokal maupun global. Pada tahap selanjutnya ia berperan penting dalam mewujudkan warga negara (citizen) yang aktif dan kritis. Namun mesti juga ditambahkan bahwa tidak ada media yang tidak berpihak.

Tinggal kepada siapa keberpihakan itu ditunjukkan. Artinya, laku pembacaan terhadap pers juga mesti diiringi dengan sikap kritis. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerja-kerja pemantauan media (media watch) yang sampai saat ini perannya masih terpinggirkan dalam kajian tentang pers di Indonesia. Padahal seperti pernah dikatakan oleh Ashadi Siregar, seorang pengamat media, media watch memiliki fungsi sosiologis dalam masyarakat.

Maksudnya, dengan keberadaan media watch, publik bisa melihat secara lebih kritis mengenai pers dan segenap tingkah laku jurnalistiknya. Termasuk ihwal obyektifitas maupun subyektifitas berita-berita yang ditampilkan. Juga membaca pesan-pesan yang ada di balik kepentingan pers itu sendiri. Dengan memaksimalkan peran media watch yang rutin memantau pemberitaan pers, dalam konteks ekonomi atau Sumber Daya Alam di Indonesia, kita bisa melihat ke mana arah keberpihakan pers.

Termasuk misalnya melihat bagaimana media membingkai kebijakan-kebijakan ekonomi di tingkat makro, sampai konflik-konflik di wilayah-wilayah dengan Sumber Daya Alam yang melimpah yang akhir-akhir semakin marak terjadi. Konflik SDA pasca reformasi 1998 memang semakin sering muncul. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) seperti dikutip Suara Pembaruan menjelaskan bahwa tahun 2013 lalu telah terjadi 232 konflik SDA di 98 kabupaten/kota di 22 provinsi.

Dengan konflik yang besar tersebut, pers tentu mesti lebih berhati-hati dalam memberitakan dan menempatkan posisi. Media watch, memiliki peran untuk melihat bagaimana kecenderungan pemberitaan pers tersebut diarahkan. Catatannya, media watch di sini tidak dimaknai sebagai polisi pers yang bisa menghukum sebuah media jika melakukan kesalahan. Kalau tidak hati-hati memang banyak yang menyalahartikan semangat ini sebagai bentuk baru pembatasan gerak kerja-kerja pers.

Media watch justru bisa membantu pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Bukankah kritik-otokritik adalah tanda bahwa demokrasi berjalan dengan sehat? Pembacaan atau pemantuan yang dilakukan oleh media watch adalah modal berharga untuk meletakkan pesan media dalam posisinya. Dengan begitu, penafsiran atas teks berita bisa dilakukan dengan kritis.

Sebagai penutup, “anjing penjaga” demokrasi harus diberikan ruang gerak yang cukup. Ruang gerak tersebut mewujud dalam kebebasan pers. Kebebasan pers harus dirawat dengan bersikap kritis terhadap media. Hanya dengan itu pers bisa berjalan seiring dengan berbagai pemangku kepentingan di republik demi kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat. Semoga.

Tulisan ini dibuat untuk mengikuti lomba blog dari http://www.darwinsaleh.com. Tulisan adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s