Merumuskan Peran Baru Pers Mahasiswa

Oleh : Amir Effendi Siregar *

Buku ini melihat bagaimana strategi pers mahasiswa dalam memberitakan wacana komersialisasi pendidikan. Isu ini sendiri mendapatkan perhatian dari pers umum dan pers mahasiswa. Perhatian yang begitu luas menunjukkan bahwa komersialisasi pendidikan tidak hanya merupakan isu kampus melainkan juga isu nasional. Meskipun demikian, pers mahasiswa menunjukkan keberpihakan yang tegas.  Pers mahasiswa memposisikan diri anti komersialisasi pendidikan. Diskursus komersialisasi pendidikan memunculkan perdebatan ketegangan tegangan berdasarkan perspektif  ideologi neoliberal dan sosial demokrat.

Mereka yang mengusung ide-ide neoliberal – liberalisme ortodoks – menganggap bahwa campur tangan negara dalam dunia pendidikan tinggi mesti dihilangkan. Konsekuensinya, biaya kuliah begitu mahal dan ditanggung oleh masyarakat. Sementara di sisi yang berhadapan adalah mereka yang menganut gagasan sosial demokrat. Komersialisasi pendidikan dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap demokratisasi seperti diamanatkan dalam konstitusi Indonesia yaitu UU Dasar 45.  Para penganut gagasan ini meyakini konsep social market economy. Dalam sistem ekonomi pasar harus ada fungsi dan peran sosialnya. Contoh  paling tepat untuk hal ini adalah negara Skandinavia yang secara tepat  mempraktikkan social market economy.

Di negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia, pendidikan itu gratis. Akses masyarakat terhadap pendidikan dibuka seluas-luasnya. Bahkan di Amerika Serikat yang sering dianggap paling liberal, pemerintah mengusahakan warganya bisa mengakses pendidikan tinggi terutama di state university. Dengan kata lain, komersialisasi lebih banyak terjadi di private university. Perlawanan terhadap komersialisasi pendidikan tersebut muncul ketika pers mahasiswa masih dilanda kegamangan sebagai konsekuensi dibukanya keran demokrasi pada 1998. Perubahan sistem politik secara drastis memaksa pers mahasiswa menyesuaikan diri.

Dalam sistem otoritarian yang ditandai dengan pembungkaman terhadap pers umum, pers mahasiswa menjadi alternatif. Berita-beritanya dibaca oleh banyak orang. Namun, dalam sistem demokrasi, pers mahasiswa merasakan kondisi yang serba sulit. Di satu sisi, pers mahasiswa harus bersaing ketat dengan pers umum jika ingin memberitakan isu-isu nasional. Jaminan kebebasan pers membuat pers umum menjadi lebih berani dalam memberitakan berbagai isu. Di sisi lain, jika hanya mengangkat berita-berita seputar kampus sama artinya dengan mengingkari idealisme kemahasiswaan.

Dilema tersebut muncul karena di negara berkembang seperti Indonesia, mahasiswa memang dituntut sumbangan pemikirannya terhadap problem sosial ekonomi politik kemasyarakatan sejak ia masih duduk di bangku kuliah. Secara naluriah mahasiswa akan terus mempertanyakan apabila kondisi negeri tidak sesuai dengan harapan ideal seperti yang ia pelajari di kelas. Maka, pers mahasiswa yang dikelola oleh para mahasiswa juga secara otomatis akan terdorong untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan problem kebangsaan.

Ia terikat komitmen untuk ikut menuntaskan berbagai permasalahan tersebut.  Pada titik ini, pers mahasiswa harus merumuskan kembali peran dan posisi agar tetap bisa menunjukkan eksistensinya. Di negara maju, pers mahasiswa secara jelas berorientasi pada komunitasnya sendiri yaitu civitas academica. Ia menjadi satu community news paper. Sebabnya, nyaris tidak ada celah bagi pers mahasiswa untuk menulis berita-berita nasional. Penetrasi pers umum begitu kuat dengan variasi yang luar biasa banyak. Sebagai contoh di Amerika Serikat. Oplah media cetak sekitar 400 juta eksemplar dan jumlah stasiun televisi sebanyak 1750 dengan jumlah penduduk sekitar 300 juta.

Penetrasi internet pun mencapai angka 70-80 %. Kondisi ini membuat pers mahasiswa tidak memiliki celah untuk ikut mengangkat isu nasional. Bila dibandingkan dengan Indonesi, kondisi berbeda jauh. Oplah media cetak sebesar 20 juta dan 300 stasiun televisi untuk 200 juta penduduk. Sementara penetrasi internet hanya berkisar di angka 20 %. Celah ini yang bisa digunakan pers mahasiswa untuk tetap menunjukkan eksistensinya. Konteks tersebut berguna untuk memahami problem yang melanda pers mahasiswa. Peranan ganda dalam mengangkat isu nasional sekaligus isu lokal tetap harus diambil. Namun pendekatan dalam dalam peran ganda tersebut mesti diubah.

Pers mahasiswa tidak perlu takut mengangkat isu-isu nasional seperti korupsi, partai politik, maupun persoalan kebangsaan lainnya. Catatannya, berita-berita yang ditampilkan tidak boleh dangkal atau hanya bersifat permukaan. Informasi yang dimunculkan mesti based on research dan mengandung bobot akademis yang tinggi. Model penulisannya menggunakan indepth reporting dan atau interpretative reporting dengan kaya data atau yang lebih dikenal sebagai jurnalisme presisi. Dengan demikian ia bisa dijadikan referensi oleh pers umum dan terutama masyarakat luas.

Penulisan berita yang kaya data memang merupakan tuntutan pers mahasiswa saat ini. Ini jauh bertolak belakang dengan kondisi di zaman saya – era Orde Baru – ketika pers mahasiswa ketika itu seringkali bersifat partisan dan menjadi pers pamflet. Kondisi di tengah otoritarianisme memang membuat mahasiswa, mau tidak mau, memposisikan diri menolak negara yang dianggap sebagai musuh bersama. Sifat partisan yang agitatif dan provokatif adalah salah ciri dan cara untuk melawan musuh bersama tersebut. Satu situasi yang sudah tidak terlalu relevan jika diterapkan pada zaman sekarang.

Dalam sistem demokratis, informasi yang ditampilkan mesti menampilkan sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Penerapan prinsip-prinsip jurnalistik yang ketat menjadi pegangan dalam menyajikan informasi tersebut. Ketika sudah memutuskan bergerak di dunia pers, pers mahasiswa mesti concern terhadap prinsip-prinsip jurnalistik. Berita yang ditampilkan harus bisa diverifikasi kebenarannya. Kecuali pers mahasiswa mau mendaku dirinya sebagai pers pamflet atau media propaganda.

Dilema amatirisme dan profesionalisme yang merupakan persoalan klise pers mahasiswa tidak akan pernah berakhir. Profesionalisme menuntut keterampilan dalam mengelola organisasi dari mulai rutinitas periode terbit sampai pembiayaan penerbitan. Namun karena pengelolanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang dibatasi waktu aktif kuliah di kampus, sifat amatirisme menjadi tak terhindarkan. Dilema tersebut juga merupakan konsekuensi dari peran ganda pers mahasiswa. Hal tersebut bisa menjadi kekurangan sekaligus juga kelebihan. Geraknya yang bebas membuat pers mahasiswa bisa memberitakan berbagai berita tanpa takut diberedel, nothing to lose.

Gerak bebas inilah yang semestinya bisa dimanfaatkan. Apalagi perkembangan teknologi internet membuat pers mahasiswa memiliki banyak pilihan untuk menerbitkan tulisan-tulisannya dengan mengabaikan keterbatasan dana. Jaringan organisasi pers mahasiswa di tingkat nasional juga tidak bisa dipinggirkan. Sebagai sebuah networking, organisasi di tingkat nasional dibutuhkan sebagai ajang tukar pikiran sesama pers mahasiswa.

Misalnya saja sharing tentang pengelolaan organisasi maupun penerbitan majalah. Bahkan dalam isu tertentu misalnya, pers mahasiswa bisa melakukan join research. Bahkan juga bisa membentuk pusat informas pers mahasiswa Indonesia. Dengan sekup wilayah yang luas, kerjasama ini bisa membuat pers mahasiswa mengimbangi dan menjadi alternatif pers umum. Tentang bagaimana bentuk organisasi tersebut – apakah organisasi tertutup atau hanya forum komunikasi – bisa diketahui setelah ada perumusan ulang problem mendasar pers mahasiswa. Sebabnya, ketiadaan pembacaan posisi membuat pers mahasiswa bersikap reaktif. Membuat sebuah organisasi tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan karena tidak tahu apa yang sedang dihadapi.

Sampai di sini, kehadiran buku ini menjadi penting di tengah minimnya literatur tentang pers mahasiswa. Studi ini melengkapi kajian Amir Effendi Siregar (1983), Francois Raillon (1985), Ana Nadhya Abrar (1992), Didik Supriyanto (1998), serta Satrio Arismunandar (2005). Selain melengkapi literatur tentang pers mahasiswa, buku ini juga membantu para pegiat pers mahasiswa untuk melihat gejala atau problem yang selama ini melanda. Dengan pembacaan atas gejala, ia berguna untuk melihat posisi dan peran pers mahasiswa Indonesia.

Pada tahap selanjutnya, pers mahasiswa bisa menjawab tantangan barunya dalam hidup di alam demokrasi Indonesia yang masih bersifat prosedural, belum substansial. Selamat membaca dan saya percaya sangat bermanfaat.

*Amir Effendi Siregar adalah Ketua Umum Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) Cabang Yogyakarta dan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat IPMI pada tahun 1970-an.  Anggota Dewan Pers tahun 2003-2006. Sekarang adalah Ketua Dewan Pimpinan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat dan Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA).

(Tulisan ini ditulis sebagai kata pengantar dalam buku Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s