Televisi dan Kampanye Politik

IMG-20130927-00850

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhirnya memberikan sanksi administratif kepada TVRI setelah lembaga penyiaran publik tersebut menyiarkan kovensi Partai Demokrat selama dua jam, 15 September 2013. Tidak hanya teguran, KPI juga meminta TVRI membuat surat pernyataan yang isinya memberikan kesempatan siaran yang sama kepada semua partai politik peserta pemilu. Teguran KPI ini tentu patut diapresiasi.

Tentu kita berharap teguran semacam ini tidak hanya berhenti pada TVRI. Sebab pada kenyataannya banyak stasiun televisi swasta yang melakukan pelanggaran serupa. Data KPI menunjukkan bahwa selama Oktober-November 2012, Metro TV 43 kali menayangkan iklan Partai Nasdem. TV One 10 kali memberitakan tentang Aburizal Bakrie, sementara RCTI, Global TV, dan MNCTV 11 kali menayangkan tentang Hanura termasuk deklarasi capres dari partai tersebut.

Eskalasi politik yang meningkat menjelang 2014 hampir bisa dipastikan meningkatkan angka pelanggaran tersebut. Namun, terlepas dari pelanggaran-pelanggaran itu, ada satu fakta yang patut dicermati dalam lanskap politik di Indonesia: penggunaan televisi sebagai ruang kampanye politik yang menggantikan partai politik. Kekuatan partai politik melemah, dan televisi semakin berkembang membawa agendanya masing-masing.

Di era modernisasi kampanye politik di Indonesia pasca Orde Baru, televisi memang memainkan peranan yang sangat menentukan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Saiful Mujani dan Liddle dalam Personality, Party and Voter (2010) bahkan mengatakan bahwa lebih dari 88 persen pemilih di pemilu 2009 mengikuti kampanye politik melalui televisi. Dengan angka penetrasi yang demikian tinggi, menjadi wajar jika politisi beramai-ramai meningkatkan popularitasnya melalui layar kaca.

Inilah era telepolitics di mana televisi menggantikan organisasi partai politik sebagai saluran sosialisasi politik. Tayangan-tayangan televisi dari debat presiden, berita, talk show, sampai iklan politik telah memberi masyarakat akses yang luas terhadap informasi politik. Bentuk-bentuk kampanye langsung telah berganti menjadi kampanye melalui televisi dan media massa.

Asp dan Esaiasson (1996) memberikan tiga tahapan perubahan model kampanye tersebut yang mereka sebut sebagai medialization of politics. Tahapan pertama muncul ketika media massa terutama televisi menjadi kanal dominan yang menghubungkan antara pemerintah, partai politik, dan warga. Proses komunikasi politik tidak terjadi secara langsung melalui komunikasi interpersonal. Perjumpaan secara fisik berganti dengan citra artifisial yang direproduksi media. Alih-alih dianggap sebagai warga negara, individu-individu lebih tepat disebut sebagai penonton dalam kultur baru ini.

Sedangkan tahapan kedua, media tidak lagi hanya menjadi arena politik dan kontestasi ideologis. Media telah menjadi aktor politik itu sendiri. Televisi melakukan proses menyaring berita yang akan disiarkan. Penyaringan ini dilakukan secara selektif oleh gatekeepers yang menentukan mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus disembunyikan. Media membentuk dan memobilisasi opini publik mengenai persepsi dan pemahaman politik. Tujuannya, tentu saja, membentuk agar agenda media – beserta berbagai kepentingan politik di belakangnya – menjadi agenda publik.

Tahapan ketiga yang merupakan tahapan terakhir memperlihatkan bentuk dari kekuatan media yang “tak terlihat”. Tahap ini terjadi ketika masyarakat atau lebih luas sistem sosial dan politik mengadopsi bagaimana nalar media bekerja. Masyarakat terjebak dalam rutinitas yang diciptakan oleh media. Semisal tentang bagaimana logika media mengeluarkan atau menahan satu isu, melakukan konfrontasi, membuka ruang polemik, sampai personifikasi isu, dan sebagainya.

Televisi telah menjadi elemen komunikasi politik yang perannya melampaui partai politik dan warga. Aktor-aktor politik harus menggunakan media untuk memastikan pesan-pesannya – baik berupa program-progam politik, pernyataan sikap, maupun kampanye – sampai kepada publik. Pengaruh media jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh partai politik dalam menyampaikan pesan-pesannya. Konsekuensinya, akses terhadap media menjadi perhatian utama aktor-aktor politik yang saling bersaing.

Wajar jika saat ini, para pemilik televisi yang juga politikus mendapatkan ruang yang lebih banyak di televisinya. Berbeda dengan partai-partai politik yang tidak memiliki televisi. Tak perlu repot-repot menghitung statistik kuantitas kemunculan Hary Tanoe, Surya Paloh, sampai Aburizal Bakrie di stasiun televisi miliknya. Yang harus diperhatikan, bahaya sekaligus kelemahan kelemahan kampanye politik melalui televisi segera terlihat terang benderang ketika nalar publik sudah bekerja seiring dengan logika industri televisi.

Dalam kondisi tersebut maka yang terjadi adalah proses depolitisasi pelan-pelan terhadap warga. Politik malih rupa menjadi modus hiburan yang memberikan profit bagi industri televisi. Kandidat hadir ke tengah ruang keluarga baik melalui televisi maupun media cetak. Media menjadi medan perebutan citra politik untuk mendapatkan simpati publik. Skala kehadiran itu semakin lama semakin meningkat karena para politisi tidak hanya hadir dalam forum-forum yang “serius”.

Dalam tayangan infotainment di televisi misalnya, kita semakin sering melihat politisi diliput aktivitas kesehariaannya, alih-alih gagasan politiknya. Konsekuensinya, muncul perubahan pola komunikasi yang menjadi momentum awal ketercerabutan kandidat atau politisi dari partai politik. Untuk mendapatkan peliputan yang luas dari media, para politisi mengubah strategi komunikasi. Mengabaikan fungsi partai, para politisi gencar menggunakan konsultan politik untuk menyederhanakan pesan sekaligus mendramatisasi kehadiran mereka di media.

Pangkalnya, dunia politik sebagaimana terlihat di televisi menjadi semakin penuh dengan drama. Publik sebagai konsumen, melihat dunia politik sebagaimana yang terlihat dan ditampilkan oleh televisi. Gegap gempita politik beserta kisah kegagalan dan keberhasilan dengan melodramatik membombardir publik. Apalagi, televisi adalah media yang menggunakan frekuensi publik dan frekuensi itu terbatas jumlahnya.

Namun, karena keterbatasan tersebut, kemampuannya untuk masuk ke ruang privat masyarakat justru menjadi semakin besar. Kekuatan visual – ditambah waktu intensitas penetrasi informasi yang banyak – yang dimiliki juga membuat televisi mampu mempengaruhi memori publik. Pengaruhnya jauh berbeda jika dibandingkan dengan media cetak.

Sebagai penutup, modernisasi kampanye politik melalui televisi merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi komunikasi. Karena itu kehadirannya tidak bisa dielakkan.Pada titik inilah sekali lagi, kita berharap KPI mampu menegakkan regulasi dan berpihak kepada masyarakat. Bersama elemen masyarakat sipil, KPI mesti bersikap tegas agar kampanye dan tayangan-tayangan politik melalui televisi bisa mencerdaskan publik, bukan membodohi. 

(dimuat di Harian Bernas Jogja, Jumat 27 September 2013)

Iklan

Satu pemikiran pada “Televisi dan Kampanye Politik

  1. 88% kampanye ditonton via televisi itu kayaknya muncul dari data coverage televisi di indonesia kayaknya ya?

    Jadi pertanyaan besar, ini KPI, Bawaslu kok masih tumpul ya memberi sanksi. Masak cuma TVRI tok.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s