Komunikasi Politik dan Kebebasan Pers di Indonesia

 Disertasi

Lukas Ispandriarno. 2008. Political Communication in Indonesia : An Analysis of the Freedom of the Press in the Transition Process after the Downfall of the  Soeharto-Regime (1998-2004). Disertasi. Tidak diterbitkan.

Dalam disertasi untuk mendapatkan gelar doktoral di Technical University of Ilmenau, Lukas Ispandriarno meneliti tentang komunikasi politik di Indonesia di tahun-tahun awal pasca keruntuhan rezim militeristik Orde Baru. Secara lebih spesifik, Lukas melihat bagaimana relasi antara transisi politik dari sistem otoriter ke demokratik dengan kondisi kebebasan pers. Asumsinya, media memainkan peran yang penting dalam fase-fase terpenting dalam transisi politik tersebut.

Dari latar belakang tersebut, Lukas kemudian melihat bagaimana pengaruh struktur sistem politik di era transisi terhadap kebebasan pers. Terutama dalam diskursus pembuatan peraturan-peraturan untuk menopang kebebasan pers. Diskursus ini menjadi begitu dinamis dan problematik ketika runtuhnya rezim Soeharto berujung pada bonanza kebebasan pers. Media tiba-tiba menjelma aktor komunikasi politik yang liar dan tidak bisa dikendalikan.

Arus besar kebebasan pers ditandai dengan pertumbuhan media cetak dan elektronik yang luar biasa. Ironisnya, arus informasi toh tak mengalir lancar karena kebanyakan media menjadi sarana propaganda aktor-aktor politik. Akhirnya yang muncul adalah jurnalisme caci-maki, gosip, dan fitnah yang setiap hari datang silih berganti membombardir masyarakat. Euforia kebebasan pers telah membuat media menanggalkan profesionalisme, akurasi, sampai verifikasi informasi. Konsekuensinya, pusaran konflik sosial tercipta dengan cepat membawa kekerasan dan anarki.

Negara berada dalam posisi dilematis ketika dalam kondisi semacam ini, setiap tendensi untuk mengawasi pers dianggap sebagai bentuk otoritarianisme gaya baru. Padahal, seperti dikhawatirkan oleh Patrick O’Neill dalam Communicating Democracy.The Media and Political Transitions (1998), longgarnya regulasi bagi media dalam kondisi transisi demokrasi akan berpengaruh pada proses komunikasi politik yang akan menjauhkan (bahkan mengacaukan) pembentukan institusi-institusi demokratik dari partisipasi masyarakat.

Untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia, Dekan Fisip Atmajaya ini mengambil jalan memutar dengan membandingkan terlebih dulu apa yang terjadi di Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Filipina, Rusia, dan Hungaria. Apa yang dilihat dari perbandingan tersebut meliputi sistem media serta relasi antara pemerintah dan media.Tiga negara pertama menjadi contoh bagi negara industrial di mana sistem media dan sistem politik sudah kompatibel dan stabil dalam jangka waktu yang lama.

Relasi antara negara dan media diatur oleh hukum. Dengan kata lain, proses komunikasi politik yang berjalan merawat partisipasi publik. Sampai di sini sebenarnya saya agak kebingungan mengapa Jerman juga ikut dimasukkan karena jika kita mengacu pada runtuhnya Tembok Berlin di tahun 1990, Jerman sebenarnya belum terlalu lama lepas dari era transisi. Berbeda dengan Amerika Serikat atau Inggris.

Sementara itu, Filipina, Rusia dan Hungaria diambil sebagai contoh negara yang sedang berada dalam masa transisi. Ketiga negara ini memiliki kesamaan karakteristik dengan Indonesia. Ketiganya sama-sama “baru saja” lepas dari sistem politik otoriter. Relasi antara  negara dan media masih senantiasa berada dalam tegangan. Keberhasilan atau kegagalan di era transisi akan mempengaruhi kompatibilitas sistem media dengan sistem politik.

Setelah itu, Lukas menarik ke belakang dalam sejarah Indonesia modern untuk melihat relasi media dan politik di Indonesia di era Soekarno dan Soeharto. Dengan membaca latar belakang historis, bisa dilihat bagaimana kultur dan struktur politik yang pada tahap selanjutnya berpengaruh terhadap sistem media. Kesimpulannya, media senantiasa berada dalam posisi yang lemah. Sistem politik di Indonesia tidak memberi ruang yang cukup bagi media (dan jurnalisnya) untuk menjalankan fungsi dasarnya sebagai pilar ke empat demokrasi.

Praktis hanya di era demokrasi liberal 1950-1959 media memiliki kebebasan yang longgar. Era ini ditandai dengan media yang berafiliasi dengan partai politik serta polemik pemikiran yang berkembang dengan masif. Seperti dituturkan Herbert Feith dalam Yasuo Hanazaki (Pers Terjebak, 1998), posisi partisan diakselerasi oleh diskriminasi partai pemerintah yang membantu pembiayaan dan administratif media yang berafiliasi kepadanya, sementara media oposisi dikekang.  Artinya? Media tetap berada pada posisi yang lemah.

Untuk melihat detik-detik menegangkan antara media dan sistem politik di era transisi, Lukas mengambil studi kasus perumusan Undang-Undang No 40 tentang Pers. Bisa dibilang, undang-undang ini merupakan salah satu warisan berharga yang terlihat dari 16 bulan masa pemerintahan Habibie. Tidak bisa dipungkiri, dalam diskursus publik yang muncul, kekuatan-kekuatan politik lama berhadapan dengan kaum reformis yang menginginkan perubahan.

Rekonsolidasi kekuatan politik sisa-sisa Orde Baru tentu tidak ingin media mendapatkan kebebasan pers karena hal tersebut akan melemahkan kepentingan ekonomi politik mereka. Berbagai isu krusial yang muncul dalam drama politik ini merentang dari batasan kebebasan pers, perlindungan untuk jurnalis, pembredelan, modal asing, trial by the press, sampai pembentukan dewan pers. Diskursus ini bisa diringkas dalam tabel berikut :

 Dynamics of Press Freedom

Dari temuan Lukas tersebut, bisa dibaca bahwa fraksi ABRI yang bisa dikatakan mewakili kekuatan-kekuatan lama Orde Baru berada pada posisi yang berbeda dengan fraksi lainnya dalam sejumlah isu. Tak perlu menganalisis lebih jauh untuk mengatakan bahwa militer ketakutan terhadap pers dan dengan demikian menolak sebagian besar isu terkait kebebasan pers. Sisa-sisa watak ini pun bisa dirasakan sampai sekarang. Tentu saja, beberapa penolakan militer tersebut tidak bisa mengubah angin kencang perubahan. Tahun 1999, Indonesia resmi memiliki undang-undang tentang pers dengan nafas liberal yang pekat terasa.

Undang-undang Pers No 40 tersebut pada dasarnya memberi garis demarkasi yang tegas antara pemerintah dan media. Di era pemerintahan Gus Dur dan Megawati, relasi media dengan pemerintah tak bisa dibilang mesra. Malah sebaliknya, keduanya kerap berseberangan dan memicu berbagai konflik. Di era Gus Dur misalnya, media menjadi aktor yang turut memicu pembentukan opini negatif terhadap pemerintahan. Termasuk ketika pada akhirnya “kudeta konstitusional” dilakukan terhadap Gus Dur.

Disertasi setebal 456 halaman ini, pendek kata, jernih memotret kondisi kebebasan pers dan komunikasi politik di Indonesia tepat di titik persimpangan transisi menuju demokrasi. Ia melengkapi beberapa literatur komunikasi politik dalam konteks makro seperti disertasi Pawito (2002) Mass Media and Democracy: a study of the role of the mass media in the Indonesia transition period 1997-1999, Effendi Ghazali Communication of Politics & Politics of Communication in Indonesia (2004), Hermin Indah Wahyuni Broadcasting Media Regulation (2006), dan lainnya.

Sayang sekali, tidak banyak dari karya tersebut yang dipublikasikan dalam bentuk buku. 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s