Sinyal Merah di Tahun Politik

IMG00100-20130704-0943

Usai deklarasi Wiranto dan Hary Tanoe – untuk mempermudah saya singkat saja pasangan Wiritan –  sebagai capres-cawapres Partai Hanura, Hari Tanoe bicara ihwal netralitas media yang ia miliki. Katanya, “independensi media akan dijaga”. Deklarasi pada hari selasa (2/7) di Hotel Grand Mercure itu sendiri disiarkan langsung RCTI yang beberapa kali ditayangkan ulang dalam berita dengan narasi “Pasangan pertama yang berani mencalonkan diri di tengah malu-malunya partai lain”. Sementara dua hari berturut-turut (selasa-rabu) wajah Wiritan terpampang besar-besar di halaman depan Koran Sindo.

Sudah bisa ditebak, independensi ala bos MNC Group ini hanya basa-basi. Media – khususnya televisi – yang ia miliki akan menjadi senjata utama untuk menggelembungkan citra pasangan ini. Beberapa waktu lalu kita pernah mendengar rekaman rapat partai Hanura yang merancang kampanye melalui RCTI. Satu bentuk investasi politik untuk mendapatkan suara di pemilihan umum mendatang.

Tulisan ini ingin menggarisbawahi bahwa deklarasi tersebut adalah sinyal merah tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh publik. Secara lebih spesifik akan lebih banyak menyoroti televisi dan kaitannya dengan kampanye politik. Argumen awalnya, televisi menggunakan frekuensi publik yang terbatas. Dengan keterbatasan namun kemampuannya memasuki wilayah publik tanpa diundang, maka semestinya televisi menjaga independensinya demi kepentingan publik.

Selain terpusatnya kepemilikan televisi yang menjadikan pemiliknya semakin narsis, masifnya iklan politik juga muncul sebagai konsekuensi dari modernisasi kampanye politik yang mengubah secara drastis bentuk direct-campaign dalam komunikasi interpersonal menjadi mediated-campaign menggunakan media.

Plasser dalam Akhmad Danial (2009) menyebut setidaknya ada lima trend global yang menandai perubahan ini : 1) Meningkatnya komunikasi kampanye yang berpusat pada televisi, 2) Makin pentingnya iklan politik di televisi yang berkonsekuensi pada membengkaknya anggaran kampanye, 3) Debat antarpimpinan partai politik di televisi menjadi penting, 4) Kampanye berpusat pada kandidat , bukan partai politik, dan 5) Meningkatnya peran manajer kampanye profesional dan konsultan politik dari luar partai.

Dalam konteks Indonesia, migrasi kampanye ini mulai semakin kencang menjelang pemilu 1997 melalui kampanye monologis dan dialogis di TVRI yang aturannya sudah diperketat oleh pemerintah Orde Baru.

Modernisasi kampanye  politik dengan menggunakan televisi sebagai medium utamanya mengubah kontestasi ideologis menjadi kontestasi citra. Dalam kontestasi citra, popularitas seorang kandidat lebih mempengaruhi perilaku pemilih daripada kompetensi mereka. Secara umum, aktor-aktor politik menggunakan televisi sebagai medium kampanye dengan memasang iklan maupun peliputan biasa.

Pemasangan iklan dalam televisi tentu mensyaratkan biaya yang besar. Sementara mengandalkan peliputan biasa pun justru bisa menjadi bumerang ketika berita tersebut menayangkan informasi negatif. Dan inilah kerugian yang harus diterima aktor-aktor politik maupun partai politik bermodal cekak. Inilah era wanipirocracy.

Riset Lembaga Survei Indonesia  bertajuk Silent Revolution : Kampanye, Kompetisi Caleg, dan Kekuatan Partai Menjelang Pemilu 2009 menunjukkan betapa kegagalan partai politik memanfaatkan media massa memangkas peluang elektoral mereka hampir mendekati nol. Sebaliknya, partai besar yang memiliki akses kampanye di televisi bisa menjangkau calon pemilih dengan masif. Daya jangkaunya terutama memberikan pengaruh pada undecide voters atau swing voters.

Kesenjangan akses ini menunjukkan tanda-tanda semakin timpang menjelang pemilu 2014. Penyebabnya tentu karena banyak pimpinan partai politik yang memiliki stasiun televisi sendiri. Simak misalnya Metro TV dengan Surya Paloh (Nasdem), TV One dan Anteve dengan Aburizal Bakrie (Golkar), serta RCTI, Global TV, dan MNCTV dengan Hary Tanoe (Hanura). Siapkan diri anda agar tidak bosan melihat wajah-wajah membosankan itu.

Kepemilikan media oleh politisi ini sebenarnya tidak serta merta berbanding lurus dengan perolehan suara sang politisi. Yang lebih mengkhawatirkan memang bukan di situ, tetapi bagaimana frekuensi publik ini diperkosa dengan membabi buta.  Mengapa? Karena dengan kesewenang-wenangan tersebut, televisi mengabaikan prinsip adequacy seperti pernah disampaikan Douglas Kellner dalam bukunya Television and the Crisis of Democracy (1990).

Prinsip ini mengandaikan bahwa televisi menyiarkan informasi politik yang cukup sehingga masyarakat bisa menentukan keputusan politiknya dengan rasional. Artinya, ruang kampanye bagi setiap aktor politik mestinya diperlakukan dengan sama. Dengan ruang yang sama, gagasan antar kandidat bisa diadu sekaligus diuji. Ketika prinsip tersebut tidak terpenuhi  yang berarti juga tidak adanya diversity of content, potensi demokratis media tertutup rapat.

Pemerkosaan frekuensi publik juga berdampak pada pembentukan opini publik yang menyesatkan. Dalam rezim ingatan pendek, sejarah bisa dimanipulasi, citra dapat direkayasa. Kita bisa meminjam teori spiral of silence yang dikembangkan Elisabeth Noelle-Neumann di dekade awal 1970-an.

Melalui teori ini, Noelle-Neumann mengatakan bahwa iklan politik yang disiarkan media meski tidak secara langsung mengubah perilaku pemilih, namun ia jelas meningkatkan pengetahuan tentang aktor politik tertentu. Pada tahap selanjutnya ini pun menimbulkan spiral kebisuan karena satu informasi berkembang menjadi diskursus dominan, sementara informasi yang lain terpinggirkan dan diabaikan publik.

Sebagai contoh sederhana, bisa dibayangkan bagaimana kekuatan pembentukan opini publik yang tiba-tiba saja dimiliki Hanura setelah Hary Tanoe bergabung. Tahun 2012, pangsa pemirsa tiga stasiun televisi milik HT mencapai angka 38 %, terbesar bila dibandingkan yang lain.

HT  juga menguasai jaringan stasiun TV lokal yang menjangkau 38 stasiun televisi dengan 90 persen konten sama dengan Sindo TV. Demikian halnya dengan TV berlangganan yaitu Indovision. Indovision menguasai menguasai 71 persen pangsa dari total 2,4 juta pelanggan TV berbayar di Indonesia pada akhir 2012. Simak rekaman rapat partai Hanura di youtube tentang bagaimana mereka akan “menggunakan” Indovision untuk kampanyenya.

Dengan kekuatan semacam itu, yakinkah anda bahwa media HT  – dan milik politisi lainnya – akan bersikap independen?

Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya kehadiran negara terasa dibutuhkan. Kita misalnya bisa belajar dari Australia.

Seperti ditulis Ezki Tri Rezeki dkk dalam Demi Frekuensi Milik Publik (2012), dalam peraturan kampanye di Australia, setiap partai politik mempunyai kesempatan gratis untuk muncul di TV atau radio publik. Namun bila tayang di TV atau radio komersial akan dikenakan biaya. Kemudian parpol harus menyatakan identitas penyumbang dana tersebut dan harus segera dilaporkan kepada badan penanggung jawab pemilu. Hal demikian berlaku untuk para pemilik media.

Australian Communications and Media Authorithy (ACMA) mengambil peran yang penting dalam menegakkan regulasi tersebut. Lembaga penyiaran publik pun mengatur syarat yang ketat bagi peserta pemilu, misalnya : 1) Menyediakan free time kepada setiap partai politik untuk menyampaikan kebijaksanaan dan pernyataan mereka di televisi dan radio. 2) Partai manapun yang memiliki kursi di pemerintahan berhak mendapatkan waktu gratis. 3) Bagi partai politik baru yang dapat menunjukkan paling tidak 5% memiliki dukungan publik situs portal, maka mereka layak untuk mendapatkan free time.

Dengan contoh tersebut, KPI semestinya bisa mengambil pelajaran berharga untuk diterapkan di sini. Namun, pertanyaan selanjutnya muncul. Benarkah KPI juga bisa bersikap independen sementara drama kepentingan politik mewarnai pemilihan komisioner KPI baru-baru ini? Beberapa orang yang sudah teruji integritasnya justru tidak terpilih. Tak bisa dipungkiri permainan para politisi partai politik yang berkepentingan karena mereka memiliki televisi.

KPI yang sudah lemah posisinya pun menjadi semakin lemah. Pada titik ini, tidakkah relevan untuk mengatakan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah persekutuan jahat antara negara, pemilik modal, dan partai politik yang bahu-membahu menjalankan kontrol atas media untuk keuntungan timbal balik?

Pada akhirnya, yang bisa dilakukan adalah memperkuat publik. Ikhtiar ini memang membutuhkan waktu panjang agar publik memiliki daya tawar untuk menekan media penyiaran yangberpihak pada kepentingan bersama. Anjing penjaga harus diawasi dengan ketat.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s