Munarman dan Kegagalan Televisi

munarman-siram-muka-thamrin

Sambil memegang gulungan kertas, wajah Munarman terlihat menegang. Beberapa detik kemudian ia mengambil secangkir teh di atas meja dan menyiram airnya tepat mengenai wajah Thamrin Tomagola yang duduk di sebelahnya. Presenter acara Apa Kabar Pagi TV One bingung mau berbuat apa kecuali setengah berteriak meminta break iklan.

Pagi 28 Juni 2013, kita melihat adegan kekerasan yang begitu telanjang dipertontonkan kepada jutaan orang melalui frekuensi publik yang digunakan oleh TV One. Segera setelah itu, akun twitter tayangan tersebut meminta maaf dengan mengatakan hal itu sebagai kejadian “tak terduga”.

Tapi, benarkah ia memang “tak terduga?”

Sebagai catatan, aksi kekerasan dalam live talk show TV One tidak hanya sekali ini terjadi. Kita bisa melihat tentang cekcok Gayus Lumbuun dan OC Kaligis. Kita bisa melihat tayangan Debat atau ILC yang mempertontonkan silang amarah para narasumber.

Saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan tentang RUU Ormas yang sedang dibahas pagi itu. Pun juga tidak ingin masuk dalam diskusi tentang wajah marah jubir FPI yang menggunakan agama sebagai topengnya. Tulisan ini ingin mengajak untuk melihat televisi sebagai aktor utama yang memfasilitasi aksi barbar itu terjadi.

Dalam bukunya yang berjudul Television and The Crisis of Democracy (1990), Douglas Kellner pernah mengatakan bahwa televisi pelan-pelan sedang mencabut khalayak dari komunikasi demokratis yang sesungguhnya. Artinya, di era demokrasi, televisi justru menjadi antitesis bagi demokrasi.

Berbagai praktik kebudayaan dalam tayangan-tayangan televisi menggerus nilai-nilai ideal dalam demokrasi. Contoh sederhana saja ketika dramatisasi atas berbagai berita-berita seputar bencana. Berita-berita bencana ini menjelma bencana jurnalisme ini memiliki pengaruh dalam membentuk sindrom compassion fatigue di masyarakat.

Susan Moeller dalam  Compassion Fatigue : How the Media Sell Disease, Famine, War and Death (1999) mengatakan bahwa sindrom ini terjadi ketika masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap berita bencana karena eksploitasi kesedihan dan penderitaan yang berlebihan.

Seperti diungkapkan Kellner, tirani televisi muncul sebagai hasil dari kelindan antara minimnya tanggung jawab pemilik perusahaan televisi, akses gelombang udara yang terbatas, serta sangat minim dengan perspektif politik dalam pesan yang ditampilkan. Imajinasi sosial khalayak tergerus.

Dengan kata lain, televisi telah gagal menyediakan ruang bagi forum publik. Padahal, salah satu elemen jurnalisme adalah menghadirkan forum publik yang sehat.

Mesti diakui, gegap-gempita perkembangan televisi – dalam skala yang lebih luas, teknologi – telah membuat forum publik semakin terbuka lebar. Namun, ibarat dua sisi mata uang, perkembangan teknologi juga makin meningkatkan disinformasi baik berupa penyesatan maupun pemutarbalikan fakta.

Rumor dan kebohongan menyebar secepat, jika tidak lebih cepat dari fakta. Dalam banyak kasus, orang-orang justru lebih percaya pada rumor yang mereka inginkan kebenaran. Atau setidaknya, orang-orang ingin memenuhi hasrat untuk mendengar berita yang lebih buruk.

Brendan Nyhan dan Jason Reifler dalam tulisannya di Columbia Journalism Review awal tahun 2012 lalu, menjelaskan bahwa kesalahan persepsi sebagai konsekuensi dari informasi yang salah kerap sulit diperbaiki. Hal ini terjadi karena evaluasi masyarakat terhadap sebuah informasi dipengaruhi oleh keyakinan dan pengalaman atau frame of reference dan field of experience.

Ketika berjumpa dengan informasi yang menantang pandangan kita, otak kita merespon dengan berbagai cara untuk mengimbangi informasi yang tidak diinginkan. Di sinilah peran forum publik yang sehat itu. Ia menampilkan berbagai ekspresi maupun pendapat warga seekstrim apapun, namun dengan mengedepankan akal sehat dan argumentasi rasional. Satu kondisi yang muncul jika ada kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat.

Bill Kovach dan Tom Rosensteil dalam Sembilan Elemen Jurnalisme (2006) mengungkapkan, forum publik yang kuat semestinya dibangun di atas prinsip-prinsip seperti yang diterapkan dalam jurnalisme yaitu kejujuran, fakta, dan verifikasi. Dalam televisi, forum publik kerap muncul dalam tayangan-tayangan debat maupun talk show terkait isu-isu tertentu.

Di era awal pasca Soeharto, kita melihat talk show politik “Partai-Partai” yang ditayangkan TPI. Seperti dicatat Haris Jauhari dalam buku Jurnalisme Televisi Indonesia (2012), tayangan  ini merupakan  talk show kolosal pertama di Indonesia” pasca Orde Baru. Ia membincangkan seputar isu-isu politik dengan menghadirkan setidaknya enam narasumber yang terdiri dari para politisi, pengamat, juga mahasiswa.

Acara tersebut ditayangkan sebagai ikhtiar untuk menyambut era baru pemilu yang demokratis. Sejak saat itu kita menyaksikan tayangan-tayangan serupa baik yang menggunakan format serius maupun berupa parodi. Sayang semakin ke sini, tayangan-tayangan tersebut justru mengabaikan publik.

Inilah yang disebut sebagai antitesis bagi demokrasi. Demokrasi semestinya menghasilkan titik temu dalam berbagai silang-sengkarut gagasan yang muncul. Artinya, berbagai perdebatan yang muncul dalam tayangan-tayangan televisi mesti berada dalam koridor untuk mewujudkan titik temu tersebut.

Alih-alih menjadi melting pot berbagai perbedaan pendapat dalam masyarakat, televisi justru semakin mempertajam fragmentasi tersebut. Kita menyaksikan, dalam berbagai acara di televisi, forum tersebut tidak memberikan tempat bagi fakta dan malah menjadi medan pertempuran pembentukan opini. Prasangka saling diadu. Dan hasilnya prasangka yang berlipat-lipat dan menjelma amarah.

Simak pasca aksi kekerasan Munarman di TV One, pembelahan opini terjadi dengan masif. Di media sosial, Munarman dikutuk. Forum Masyarakat Maluku mengatakan bahwa orang harus minta maaf seraya mengancam untuk menggeruduknya. Ancaman ini bersambut dengan pembelaan yang dilakukan oleh FPI.

Di media sosial juga, mereka yang mendukung Munarman, mula-mula akan menyalahkan Thamrin yang menyela pembicaraan. Selepas itu, track record Thamrin dibuka, kesalahan-kesalahan masa lalunya dicari. Simak misalnya labelisasi liberal maupun atheis yang muncul di situs provokatif semacam. Semua kesalahan tersebut diselimuti dengan pesan bahwa “siraman air tersebut layak dilakukan”. Ironisnya, beberapa orang – yang saya anggap – intelektual yang berteman dengan saya di Facebook juga punya pandangan serupa.

Kalaupun belum cukup, mereka yang mencaci-maki Munarman akan mendapat cap liberal. Diskusi kemudian bergeser ke persoalan Liberal dan Non Liberal. Kalau sudah tidak ada argumen, cap “atheis”, “agen Amerika”, “antek Zionis” dan seterusnya menjadi pemungkas diskusi. Rumus ini bisa digunakan untuk membaca banyak kasus. Seolah cuma dua spektrum tersebut yang berlaku untuk menjelaskan kemajemukan ide.

Pembelahan opini semacam itu tiba-tiba menghilangkan pesan bahwa televisi yang sesungguhnya memiliki peran penting dalam peristiwa tersebut. Munarman pada titik ini menjelma “oknum” yang diciptakan oleh televisi. Tanpa mengabaikan fakta bahwa orang ini dan organisasinya telah berkali-kali melakukan tindak kekerasan, orang-orang semacam ini akan terus menerus muncul di televisi yang menjadikan krisis sebagai tontonan.

Bill Kovach dan Tom Rosensteil (2006) memberikan beberapa alasan yang menyebabkan mengapa tayangan seperti talk show  dengan banalitas pesan yang dikandungnya menjadi demikian populer.

Alasan utama, karena talk is cheap. Di Amerika Serikat, perusahaan media tak terkecuali televisi mengurangi anggaran untuk melakukan liputan serius seperti liputan investigasi. Pemangkasan dana ini bahkan mencapai angka 14 %. Alokasi dana untuk liputan ini kemudian dialihkan untuk strategi pemasaran. Dengan berdasarkan pada rasionalitas untung rugi, hanya berita-berita yang memiliki rating tinggi saja yang masih dipertahankan.

Konsekuensinya jelas. Biaya murah dengan pesan yang dangkal menunjukkan bahwa televisi memang tidak sungguh-sungguh ingin meningkatkan “kualitas demokrasi” melalui forum publik yang ia ciptakan. Pertanyaan yang diajukan para presenter kepada narasumber terasa lebih pekat nuansa untuk melakukan provokasi. Tak ada pencerahan jurnalisme dalam forum tersebut.

Yang ada, masalah-masalah seperti tak akan pernah terpecahkan. ILC yang mengangkat tema diskriminasi terhadap Syiah Sampang beberapa hari lalu misalnya. Alih-alih membawa kita pada ikhtiar pencarian solusi bagaimana pemenuhan hak-hak warga negara, acara tersebut justru dituduh MUI di-blocking time oleh kalangan Syiah.

Di dalam forum yang disediakan televisi, aktor-aktor saling beradu kemampuan untuk memenangkan opini dengan mengaburkan tema diskusi bahkan melecahkan dan melakukan kekerasan. Ruang ini menjadi sarana adu teriak. Selama televisi gagal (enggan?) menyediakan forum bagi debat publik yang inklusif, insightfull, dan tahu ke arah mana satu isu akan dibawa untuk kepentingan publik, tak perlu heran jika hari-hari ke depan, kita akan menemukan Munarman-Munarman lain.

Iklan

Satu pemikiran pada “Munarman dan Kegagalan Televisi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s