Bom Boston dan Stigmatisasi Media

Segera setelah bom meledak di dekat garis finish lomba maraton Boston (15/4), berbagai media di Amerika Serikat gencar berspekulasi mengenai aktor di balik peristiwa tersebut. NBC dan New York Post mengidentifikasi tersangka sebagai berkebangsaan arab. Fotonya di dekat garis finish beredar di berbagai jejaring sosial. Orang tersebut juga terkena ledakan.

Ia dirawat di rumah sakit dengan penjagaan yang ketat. Sementara polisi menggeledah apartemen dan menginterogasi teman sekamarnya. Selang beberapa jam, diketahui bahwa informasi tersebut salah total. Orang berkebangsaan arab tersebut jelas sedang berada pada tempat dan situasi yang salah. Dari “korban”, ia berubah menjadi “diduga tersangka”, dan kembali menjadi “korban”. Korban ledakan, dan korban stigma.

Isu ini segera tertutup dengan berbagai dramatisasi pengejaran tersangka sesungguhnya. Namun ia bisa kita jadikan sebagai pemantik lanjutan untuk membincangkan kembali diskursus media dan stigmatisasi terhadap kelompok minoritas. Satu tema – yang sebenarnya –  penting tapi lamat-lamat terpinggirkan dalam wacana ruang publik di Indonesia.

Melalui karyanya Stigma (1963) yang telah mengklasik, Erving Goffman mengartikan stigma sebagai atribusi fisik maupun sosial seseorang yang secara signifikan mendiskeditkan identitas orang lain. Proses ini muncul sebagai konsekuensi dari akumulasi prasangka, stereotip, juga diskriminasi. Setidaknya ada tiga jenis akar dari stigmatisasi: ketimpangan fisik, karaktar individual yang berbeda, serta soal kesukuan (tribal). 

Dalam perkembangannya, stigmatisasi lebih mencerminkan istilah “kelas” alih-alih semata persoalan “personal”. Ia menjelma medan kekuasaan untuk memperebutkan nalar publik. Individu maupun kelompok minoritas menjadi objek di mana “keberadaannya” ditentukan oleh praktik diskursif yang bermain. Berbagai relasi kuasa yang hadir mereproduksi pernyataan-pernyataan yang akan mempengaruhi struktur kesadaran individu.

Tentu saja, pengaruh terhadap kesadaran individu menjadi perhatian utama karena di sana menjadi tanda keberhasilan sebuah praktik kekuasaan. Ini menjelaskan bahwa individu tidak hanya bertindak atau berpendapat berdasarkan insting alami. Politik stigma menyebabkan kelompok minoritas secara dramatis mengubah anggapan mengenai dirinya sendiri. Pada tahap tertentu, mereka akan menganggap kelompoknya sendiri sebagai “abnormal” atau “menyimpang” di tengah-tengah masyarakat “normal”.

Siklus spiral of silence kelompok minoritas semakin dipercepat oleh peran media massa. Melalui konstruksi realitas yang dilakukan media, stigmatisasi menghujam jauh ke dalam benak publik. Framing dan kuantitas frekuensi pemberitaan menentukan sejauh apa konstruksi realitas itu terjadi. Publik memang tidak akan serta merta terpengaruh oleh apa yang menjadi agenda media.

Setidaknya publik akan mengendapkan berita yang merupakan dialektika antara wartawan (realitas subjektif) dengan fakta sosial (realitas objektif) tersebut. Apalagi, menurut Stephen W Littlejohn dalam Theories of Human Communication (2008), teks media senantiasa bersifat ideologis. Dengan sifatnya tersebut, teks media secara otomatis berfungsi menyalurkan ideologi dominan yang melekat dalam dirinya.

Teks media berjalin-kelindan dengan struktur kuasa makro yang memunculkan sekaligus menafsirkan makna teks tersebut. Teks media mengekspresikan perbedaan dalam lingkungan di mana ia berada. Reproduksi pesan dan pemaknaan atasnya berlangsung setiap saat. Potensi untuk mendiskriminasi kelompok minoritas menjadi satu hal yang sulit dihindari.

Dalam berbagai contoh kasus Amerika Serikat, stigmatisasi media terhadap kelompok minoritas arab (baca : muslim) bisa dibaca sebagai respon terhadap berbagai pengalaman buruk di masa lalu. Terutama pasca peristiwa 9/11, kebencian terhadap Islam seolah mengurat akar. Sikap xenofobia masyarakat dan media tersebut seperti mendapat legitimasi ilmiah dari Samuel Huntington.

Kita mafhum, tesis Huntingtin tentang “clash of civilization” membawa nuansa provokasi yang pekat. Barat dan Islam dilihat sebagai peradaban yang akan terus-menerus berbenturan. Tak mengherankan jika berbagai stigma negatif terus-menerus direproduksi. Islam dilekatkan dengan terorisme, fundamentalisme, radikalisme, kebodohan, bahkan keterbelakangan.

Stigma negatif tersebut memang pelan-pelan memudar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa media, thus jurnalis telah menjelma agen stigmatisasi yang gigih. Pemberitaan di menit-menit awal pasca peristiwa bom Boston yang stigmatik menunjukkan bagaimana psike media. Stigmatisasi sewaktu-waktu berpotensi muncul kembali bahkan dalam skala yang lebih masif.

Pada titik ini jurnalis tidak lagi menempatkan kebenaran fungsional sebagai elemen jurnalisme yang paling penting seperti dirumuskan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001). Kebenaran kemudian ditafsirkan berdasarkan frame of reference dan field of experience personal yang bias kepentingan individu atau kelompok.

Kondisi tersebut seolah menjadi cermin retak bagi apa yang terjadi di Indonesia. Satu dekade belakangan, berbagai konflik sosial kerap terjadi. Gejala intoleransi meningkat. Relasi kelompok mayoritas dengan minoritas ditandai dengan ketegangan terus-menerus. Beberapa di antaranya yaitu persoalan Ahmadiyah, Syiah Sampang, dan GKI Yasmin.

Ironisnya, konservatisme di kalangan jurnalis berjalan segendang sepenabuhan dengan meningkatnya berbagai konflik sosial. Penelitian terbaru Yayasan Pantau (2012) menunjukkan hal tersebut. Dari 600 jurnalis yang diwawancarai, 41, 5 persen di antaranya mula-mula mengidentifikasi diri sebagai muslim. Mereka yang menyatakan diri sebagai orang Indonesia lebih sedikit, 38 persen. Sementara jurnalis yang menyatakan syariat Islam perlu diterapkan di Indonesia angkanya mencapai 45, 3 persen.

Konservatisme yang meningkat ini tentu menjadikan bias ideologis atau keyakinan jurnalis begitu besar ketika melakukan peliputan berita terutama yang berkaitan dengan isu-isu minoritas etnik maupun agama. Alih-alih menulis berita yang meredam konflik agar tidak meluas, jurnalis justru berpartisipasi aktif bagi terbentuknya stigmatisasi minoritas.  Media ikut membangun stereotip dan rasa kebencian antar kelompok.

Padahal, hidup dalam situasi keberagaman dan kemajemukan membutuhkan jurnalisme multikultur. Ini mengandaikan keberpihakan yang tegas kepada berbagai keragaman etnis dan agama. Berbagai berita tentang kekerasaan terhadap minoritas tentu harus diberitakan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kebenaran fungsional.

Jurnalis dan media membangun empati sekaligus wacana kritis terhadap akar kekerasan yang terjadi di masyarakat. Tentu hal ini menjadi satu hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Jika tidak, bisa jadi media akan berpartisipasi aktif dalam mempercepat datangnya senjakala kebhinekaan yang dirajut dengan berdarah-darah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s