Dari Senjata ke Kotak Suara

Kover Buku Partai Aceh

  • Judul Buku    : Partai Aceh : Transformasi GAM?
  • Penulis            : Arya Budi
  • Penerbit          : Research Centre for Politics and Government
  • Cetakan          : Desember 2012
  • Tebal               : xvi + 288 halaman

Buku ini menelusuri genealogi Partai Aceh. Memotret transformasi gerakan militer menjadi partai politik.

Ketegangan Aceh dan Jakarta selama tiga dekade lebih telah membuahkan satu terobosan baru dalam sistem politik di tanah air. Partai politik lokal muncul sebagai satu syarat perjanjian damai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Kehadiran pertama – setelah terakhir kali terlibat kontestasi pemilu 1955 – yang menerabas tradisi politik nasional konstruksi Orde Baru berwajah oligarkis dan sentralistik. Ironisnya, ide kemunculan partai lokal dalam perjanjian Helsinki tersebut tidak diusulkan oleh kedua pihak.

Kehadiran partai politik lokal sama sekali tidak ada dalam riwayat motif semangat perjuangan GAM termasuk wacana-wacana dan propaganda yang dimunculkan. Pun dengan pemerintah Indonesia yang menolak partai lokal karena bertentangan dengan UU No 12/2003 tentang Partai Politik. Ide ini justru terlontar dari mulut Damien Kingsburry, konsultan politik GAM dalam perundingan. Artinya, kemunculan partai lokal menetas dari negosiasi perdamaian setelah dimatangkan dalam rahim konflik.

Temuan menarik tersebut muncul dalam buku berjudul Partai Aceh : Transformasi GAM.  Buku ini mengisi celah kekosongan kajian-kajian tentang partai lokal. Selama ini, studi tentang kepartaian memusatkan perhatian kepada tema-tema seputar kepemimpin, ideologi, sampai kaderisasi partai politik nasional yang sudah mapan.

Dengan meminjam kacamata genealogi Michel Foucault, Arya Budi melacak akar pembentukan partai lokal yang menjadi saluran terbesar bagi gerak dan ekspresi kepentingan politik eks kombatan GAM, Partai Aceh. Pelacakan geneaologi yang dilakukan Arya menjadi bekal berharga untuk melihat bagaimana turbulensi terus terjadi sampai saat ini.

Pangkal persoalan bermula ketika perubahan menjadi partai lokal mengakhiri eksistensi GAM dengan antiklimaks. Organisasi gerakan militer yang puluhan tahun menuntut self-determined berubah menjadi partai politik yang menjalankan self-goverment. Transformasi ini secara paradigmatik memaksa perubahan orientasi  pemisahan (secession) menjadi kekuasaan (power) dan berimplikasi pada timbulnya kegamangan ideologis.

Apalagi, transformasi terjadi bukan karena konsensus organisasi melainkan keharusan yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi perundingan damai. Tak mengherankan jika turbulensi internal GAM begitu kencang dan berakibat pada munculnya faksi-faksi yang “sama-sama keras” dan “menentang pusat”.  Karakter yang telah menjadi folklore politik ini jika dilacak sampai Aceh era kesultanan, adalah kristalisasi identitas kolektif sosial, budaya, dan politik Acehnese.

Pada tahap selanjutnya identitas kolektif menjadi dasar terbentuknya social cleavage Aceh dalam ruang relasi nasional-lokal setelah hadirnya Indonesia tahun 1945.  Identitas tersebut menjelma kesadaran historis sebagai landasan gerakan Darul Islam Aceh Daud Bereuh dan GAM Hasan Tiro. Meski dilandasi satu struktur imaji sejarah kebangsaan, ada perbedaan mendasar di antara kedua gerakan tersebut. Darul Islam Aceh menggunakan faktor agama sebagai bahan bakar perjuangan.

Sedangkan radikalisasi GAM bermula dari sentimen etnonasialisme dan keadilan sosial yang bergerak dalam determinasi Hasan Tiro sebagai penerjemah relasi sejarah dan fakta subordinasi Jakarta. Perbedaan ini menyebabkan garis demarkasi geneaologi Partai Aceh hanya berhenti sampai tahun 1976 ketika GAM diproklamirkan di Bukit Chokan, Aceh Pidie.

Pengaruh Hasan Tiro menggerakkan gerakan ini sampai titik ekstrimitas terjauh menjadi faktor determinan. Dalam bukunya Atjeh Bak Mata Dunia yang baru dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2012 lalu, Hasan Tiro secara sadar juga memproklamirkan dirinya sebagai wali negara Aceh yang berhak “membimbing gerakan yang dibangunnya untuk kemerdekaan Aceh.”

Langgam warlordisme membawa GAM melalui berbagai fase yaitu awal konsolidasi (1976-1979), ketenangan/diplomasi ke berbagai negara (1980-1985), militerisasi (1986-1999), sampai demiliterisasi (2000-2005).  Tidak dapat dipungkiri, fase demiliterisasi muncul sebagai konsekuensi dari “pembersihan” GAM melalui Darurat Militer, demokratisasi pasca Orde Baru, serta kehendak alam – peristiwa tsunami 2004– yang membuat GAM mau tidak mau harus masuk ke meja perundingan. Langgam ini masih meninggalkan jejak bahkan ketika GAM telah bertransformasi menjadi Partai Aceh.

Meski pengaruh Hasan Tiro terus melemah sampai sebelum dia meninggal 2010 lalu, kuasa elit GAM pekat terasa. Faksi-faksi yang “sama-sama keras” tadi berebut kuasa untuk mengendalikan bumi Aceh. Alhasil, meski memenangkan pemilukada dengan mutlak, kita menyaksikan konflik internal  yang hampir serupa di tahun 2007 dan 2012. Perebutan kekuasaan yang ditandai absennya political will untuk beradaptasi pada tuntutan demokratisasi di level internal partai.

Kekuasaan Partai Aceh yang menguasai separuh kursi kepala daerah dan parlemen daerah menunjukkan betapa sebenarnya partai ini memiliki peran penting dalam mengendalikan demokrasi di bumi Serambi Mekah. Dukungan rakyat terlihat dari angka kemenangan yang mutlak. 55, 78 % suara dalam pemilukada 2012 memenangkan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf. Keduanya adalah mantan petinggi GAM. Ini artinya, rakyat Aceh mempercayai instrumen demokrasi – pemilihan umum – mampu membawa perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Sayangnya, kubangan konflik internal elit Partai Aceh ini secara tragis bisa memunculkan postscriptum yang menggelisahkan : Aceh kembali ke dalam kondisi defisit demokrasi. Partai gagal menerjemahkan besarnya suara rakyat dan menghubungkannya dengan kebijakan negara. Otonomi luas dalam pengelolaan daerah terancam menjadi mubazir.

Pada titik ini, buku Arya Budi memberikan sumbangan yang berharga. Pendekatan genealogis yang ia gunakan berusaha membangun metafora masa lalu untuk membongkar benturan relasi kuasa masa kini. Ia menjadi ikhtiar pembuka untuk mencari solusi dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan melalui fakta-fakta yang sudah terjadi selama ini.

Iklan

2 pemikiran pada “Dari Senjata ke Kotak Suara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s