Wayang dan Politik

Wayang menjadi referensi terpenting dalam biografi politik Indonesia. Kehadirannya kerap digunakan sebagai propaganda politik para penguasa. Dari kompleksitas dunia pewayangan, kita bisa melihat karakteristik ataupun peran yang sedang dimainkan dalam jagad politik di tanah air. Di era pasca kemerdekaan sampai 1960an, wayang menjadi wahana untuk menampilkan ideologi berbagai kepentingan politik yang ada. Di masa Orde Baru, wayang menjadi medium sosialisasi pembangunan. Pun demikian juga pasca reformasi, wayang tetap menjadi simbol-simbol untuk menafsirkan situasi politik yang sedang terjadi.

Penggunaan simbol-simbol pewayangan yang paling mutakhir tentu berkaitan dengan prahara yang sedang melanda partai penguasa di republik, Partai Demokrat (PD). Diisukan terkait dengan kasus korupsi Hambalang, wewenang Anas Urbaningrum sebagai ketua PD dipangkas habis-habisan. SBY yang menjadi ketua Majelis Tinggi PD mengambil alih partai dan membuat 33 DPD menandatangani Pakta Integritas. Pertarungan antar faksi memang tidak secara telanjang tampil di depan publik.

Namun kita bisa merasakan bahwa turbulensi di internal PD terasa begitu kencang. Anas misalnya, tidak menentang pembonsaian wewenang tersebut secara terbuka. Ia hanya berkomentar pendek di status Blackberry Messenger (BBM) dengan kalimat “Politik Para Sengkuni”. Tanpa berpanjang lebar, mereka yang mengikuti kisah wayang bisa segera menerka bahwa Anas sedang menyindir para “Sengkuni” yang ada di tubuh partainya. Dengan diam-diam para Sengkuni sedang memainkan lakon dalam pemangkasan wewenang Anas sebagai ketua umum.

Dalam kisah Mahabharata, Sengkuni adalah patih Kurawa yang licik dan penuh tipu daya. Dia otak segala kejahatan yang dilakukan untuk meraih kekuasaan. Benedict Anderson dalam karyanya Mitologi dan Toleransi Orang Jawa (2003) mengatakan bahwa Sengkuni memiliki peran besar dalam memprovokasi Kurawa agar memusuhi saudaranya sendiri, Pandawa. Satu provokasi yang pada akhirnya berujung pada perang terbuka Barathayuda.

Karena kelicikan Sengkuni, Kurawa berhasil memaksa Pandawa untuk bermain judi dengan mempertaruhkan istana Indraprasta beserta segala isinya. Dan kita sama-sama tahu, dalam permainan yang sudah diatur tersebut, Pandawa kalah dan terpaksa mengasingkan diri di hutan selama 13 tahun. Sengkuni mewakili sosok yang picik, serakah, dan tega mengorbankan siapapun. Kita tidak akan kesulitan untuk menemukan sosok-sosok semacam ini dalam hiruk pikuk dunia politik di tanah air.

Seperti pernah diungkapkan Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang telah menjadi klasik The Prince, dunia politik adalah arena perebutan kekuasaan. Segenap sumber daya dan tingkah laku politik diarahkan untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, kalau perlu bahkan mengorbankan keadilan dan kebebasan bersama warga negara. Tidak perlu heran jika melihat para politisi kita menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan ambisinya. Politisi yang sudah terbukti korup pun masih berani mendongakkan kepala di depan publik.

Para politisi memiliki kecendurungan menjadi seorang Sengkuni, thus, machiavellis. Pertanyaannya kemudian, mengapa Anas meminjam term “politik para Sengkuni?”. Tuduhan tersebut tentu mengandaikan bahwa jika Sengkuni diposisikan sebagai pihak yang jahat, pasti ada pihak yang baik. Dalam konteks ini, tentu Anas menganggap dirinya berposisi berhadap-hadapan dengan para Sengkuni. Persoalannya, kondisi akan semakin rumit jika nanti KPK berhasil menemukan bukti keterkaitan Anas dengan kasus Hambalang dengan menetapkannya sebagai tersangka. Satu keadaan yang bisa berbalik dan membuat Anas menjadi Sengkuni itu sendiri.

Pada titik ini, kita bisa melihat bahwa wayang menjadi cara politisi untuk berkomunikasi politik high context. Tidak frontal-agresif melainkan tenang dan sarat pesan. Persoalannya, wayang memiliki karakter yang bertolak belakang dengan dunia politik. Dalam wayang, kita temui hitam-putih yang tegas. Pandawa mewakili kebaikan diletakkan di sebelah kanan dalang. Sementara Kurawa sebagai pralambang kejahatan berada di sebelah kiri.

Sementara di dunia politik, kita tidak akan menemui pembedaan setegas itu. Gradasi kepentingan terlalu banyak. Kebenaran dan kejahatan tidak menjadi hak mutlak satu pihak. Misalnya saja, bagaimana menjelaskan kasus suap yang melibatkan presiden partai yang menggunakan agama sebagai platform politiknya? Atau melihat fakta bahwa kementerian agama menjadi salah satu kementerian terkorup?

Tokoh-tokoh dalam dunia pewayangan bisa digunakan untuk mencandra karakter para politisi. Namun hal itu tidak menjadikan jagad pewayangan paralel dengan dunia politik. Banyak yang menganalogikan Pemilu 2014 sebagai Perang Barathayuda. Padahal kita tidak bisa memastikan bahwa politisi yang bertarung mewakili “kebaikan” dan “kejahatan”. Bisa jadi, pemilu depan akan menjadi medan pertarungan sesama Kurawa.

Artinya, politik high context dengan menggunakan wayang seperti yang digunakan oleh Anas hanya menunjukkan peperangan yang sedang terjadi di dalam tubuh partai politik. Masyarakat tidak perlu terjebak untuk memilih berada di pihak Sengkuni (Kurawa) ataupun Pandawa. Selain karena itu merupakan manuver para elite politik yang jauh dari memperjuangkan kepentingan publik, mana Kurawa mana Pandawa pun belum jelas.

Lebih penting bagi kita untuk menunggu goro-goro yang menghibur di tengah beban kehidupan yang semakin menghimpit. Bukan begitu?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s