Refeodalisasi Ruang Publik di Tahun Politik

Kalender 2013 baru memasuki bulan kedua namun ruang publik kita sudah penuh sesak dengan berbagai informasi yang mengafirmasi tahun ini sebagai tahun politik. Dimulai dari vonis kasus korupsi yang melibatkan Angelina Sondakh, calon Hakim Agung dan Anggota DPR yang bercanda soal perkosaan, pecah kongsi Harry Tanoe-Surya Paloh di Partai Nasdem, isu narkoba yang melibatkan anggota dan caleg PAN, penetapan presiden PKS sebagai tersangka dugaan korupsi impor daging sapi, serta yang paling anyar adalah prahara yang sedang melanda Partai Demokrat.

Rentetan isu datang silih berganti dengan cepat dan mereduksi politik sebatas arena perebutan kekuasaan, jatuh-menjatuhkan. Personalisasi politik menarik kuat-kuat masyarakat untuk memikirkan persoalan-persoalan privat yang “di-publik-kan”. Personalisasi ini pada akhirnya membelah secara diametral opini publik pada persoalan siapa benar siapa salah.

Isu-isu mendasar yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pelan-pelan terpinggirkan, tertindih, dan terlibas isu lain dengan cepat. Ketika batas antara yang “publik” dan yang “privat” itu mengabur muncullah apa yang menjadi kekhawatiran Juergen Habermas (1990). Menurut pemikir Mazhab Frankfurt ini, mengaburnya batas tersebut menandai terjadinya suatu refeodalisasi ruang publik.

Refeodalisasi adalah kondisi di mana negara serta pasar mencengkeram erat (baca : intervensi) ruang publik dan mengubah tatanan strukturnya secara dramatis. Ruang publik yang dicirikan otonom dengan diskursus rasional dari warga negara  menjadi wahana kontestasi kepentingan negara dan pasar. Kepentingan-kepentingan ini saling bertemu, menarik – menguasai, serta ingin mendominasi satu sama lain.

Ketika hegemoni ini menguat, ia cenderung mendistorsi pertukaran gagasan yang terbuka. Bahkan pada satu titik mengeliminasi partisipasi politik masyarakat. Masyarakat malih rupa dari citizens yang aktif-kolektif menjadi consumer yang pasif-individualis. Perubahan ini membentuk habitus yang menentukan cara pandang dalam melihat politik. Misalnya bisa dilihat ketika masyarakat menganggap bahwa segenap tingkah laku politik elite hanya sebatas tontonan yang terkadang memberikan hiburan di tengah kegalauan hidup sehari-hari.

Dalam nalar individualistik yang kental, banjir informasi politik akan berujung pada pengerasan sikap apolitik masyarakat. Rakyat antipati dan enggan berhubungan dengan kehidupan politik karena tidak pernah menyentuh akar persoalan mereka. Padahal, politik berkaitan dengan kebijakan publik yang mengatur hajat hidup orang banyak. Agar masyarakat bisa berperan aktif dalam pembuatan berbagai kebijakan, ruang publik harus dideliberasi.

Ruang publik adalah arena terbuka yang tidak hanya bermakna fisik-spasial tetapi juga melingkupi wilayah sosio-kultural. Karena itu, deliberasi perlu dilakukan agar beragam kepentingan yang ada bisa mendapatkan kesempatan aksentuatif melalui tindakan komunikatif. Melalui dialog inilah demokratisasi bisa terjadi karena adanya pertukaran gagasan dengan sehat. Secara ideal, pertukaran gagasan yang bebas kemudian bisa memunculkan konsensus yang bermanfaat bagi kepentingan publik.

Media sosial memiliki peran vital dalam ikhtiar deliberatif tersebut. Kita menyaksikan betapa kehadiran media sosial menjelma ruang publik politis yang membuat konsep kekuasaan dalam sistem politik mesti dikaji ulang. Sifatnya yang egaliter dan transparan membuat hierarki atas-bawah runtuh. Kesetaraan menjadi penanda baru bagi relasi antara masyarakat dengan negara.

Meskipun memang, penggunaan media sosial seperti twitter, facebook, blog, tumblr dan sebagainya bukan tanpa masalah. Keberlimpahan informasi (communicative abundance)  dalam media sosial membuat diskursus menjadi miskin pengetahuan. Kedangkalan ini bisa dilihat dari kecenderungan mementingkan “citra” ketimbang “substansi”, “kuantitas” ketimbang “kualitas” dan “aksi” ketimbang “gagasan”.

Mesti ada satu transformasi agensi untuk membangkitkan kembali potensi politis media sosial itu. Pangkalnya, dalam setiap keberhasilan komunikasi, faktor agensi tidak mungkin diabaikan. Peran digital natives  dalam membaca informasi dan mengolahnya akan menunjukkan seberapa besar informasi tersebut bermanfaat untuk membangkitkan keadaban warga (public civility).

Transformasi ini, salah satunya bisa dilakukan dengan penggunaan media sosial berdasarkan model pengelolaan informasi seperti yang pernah diungkapkan oleh Malcolm Gladwell (2000). Konsep Gladwell mengenai tipping point mengandaikan bahwa penyebaran sebuah ide, gagasan, maupun produk bisa menyebar ke seluruh masyarakat dalam skala yang luas dan masif seperti wabah penyakit yang menular dengan cepat. Kondisi tipping point merangsang terjadinya tindakan-tindakan inovatif dengan lebih masif dan intens.

Ada tiga syarat utama dalam konsep ini. Yaitu adanya orang-orang dengan tipe salesman, maven, dan connector. Pertama adalah tipe salesman. Orang-orang yang dimaksud dalam tipe ini adalah mereka yang berada langsung di tengah masyarakat. Mereka adalah orang yang paling memahami akar masalah paling mendasar di lapangan. Dengan berada di tengah masyarakat mereka memiliki fungsi strategis untuk menyebarkan informasi dari atas, maupun menyebarkan keresahan yang muncul dalam masyarakat.

Selanjutnya, tipe kedua adalah maven, tugasnya menguatkan simpul-simpul informasi yang sudah diberikan oleh salesman. Informasi awal lapangan kemudian diolah dan dipilah-pilah sesuai prioritas kebutuhan. Tugasnya juga melakukan verifikasi atas informasi yang seringkali meresahkan warga dan menimbulkan panik massa. Misalnya saja seperti gosip-gosip politik yang terjadi di level elite.

Selanjutnya, simpul-simpul informasi ini diteruskan kepada tipe ketiga yaitu tipe connector.Tipe connector adalah orang dengan jaringan komunikasi yang luas dan berada dalam puncak tertinggi jejaring komunikasi ini. Ia menghubungkan berbagai perangkat media yang mengolah informasi dan menjadi alat komunikasi di lapangan. Bentuk konvergensi ini misalnya menghubungkan antara media sosial seperti twitter, facebook, BBM, radio dalam satu kanal khusus.

Model pengelolaan informasi ala tipping point tersebut adalah ikhtiar mendekatkan media sosial pada kemanusian. Model ini menghubungkan wacana yang online dengan aktivitas tindakan offline. Dengan demikian ia berfungsi untuk menjaga akal sehat masyarakat dari tsunami informasi yang datang setiap hari. Ketika akal sehat muncul, deliberasi ruang publik menjadi satu hal yang tak terhindarkan. Di tahun politik, masyarakat tidak  sekadar dianggap sebagai statistik tetapi lebih penting dari itu, kepentingannya senantiasa didengar dan mewujud dalam perjuangan politik para elite. Semoga.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s