2013, Tahun Pencitraan?

Mentari 2013 telah bersinar. Ibarat perang Baratyudha dalam kisah Mahabaratha, tahun ini adalah waktu persiapan menjelang perang penghabisan di padang Kurusetra. Gada, tombak, panah, gajah, sampai kuda untuk kendaraan berperang disiapkan. Operasi senyap dilakukan masing-masing pihak untuk melumpuhkan lawan politiknya. Tinggal menunggu genderang perang ditabuh dan kita akan menyaksikan satu peperangan yang brutal.

Ya, tahun depan pemilihan umum akan berlangsung. Regenerasi kepemimpinan di republik akan terjadi. Situasi tanah air bisa dipastikan semakin hiruk-pikuk dengan eskalasi politik yang meningkat. Aktor-aktor politik akan rajin bermanuver untuk memastikan posisinya “aman”. Memlesetkan istilah tahun vivere pericoloso Soekarno, tahun ini akan menjadi tahun pencitraan para politisi. Segenap tingkah laku aktor politik diarahkan untuk mendapatkan simpati rakyat.

Bagi partai politik, tidak dapat dipungkiri bahwa kehendak berkuasa (will to power) untuk mendapatkan jabatan publik adalah keniscayaan. Caranya, mengikuti proses politik dengan sasaran memenangkan pemilihan umum baik di tingkat nasional atau daerah. Segenap sumberdaya dikerahkan agar bisa memenangkan pemilu yang bermuara pada wewenang untuk pembuatan kebijakan publik. Bangunan struktural-kultural partai dibentuk, diberi kerangka dan digerakkan untuk  memenuhi tujuan tersebut.

Tentu, bangunan struktural-kultural ini tidak didukung oleh pengurus maupun anggota internal partai semata. Ia melibatkan supporting system yang menjadi jaring pengaman bagi partai untuk berkembang. Salah satunya adalah media. Di Indonesia kita melihat bahwa partai politik memiliki relasi erat dengan media yang ditandai dengan kepemilikan media oleh politisi.

Efek kepemilikan media oleh politisi partai politik ini segera bisa kita rasakan. Media menjadi instrumen untuk mewujudkan kepentingan politik. Keberpihakan media dalam satu atau banyak isu merupakan cerminan sikap politik pemiliknya. Karenanya media kemudian bersikap mendua : Bersuara keras terhadap oposisi politik, sekaligus menjadi ruang narsistik bagi sang pemilik modal cum politisi.

Selanjutnya, konstruksi realitas oleh pemilik modal akan membuat informasi yang monolitik pelan-pelan menghegemoni ruang publik. Hegemoni ini berlangsung melalui serangkaian stimulus, retorika, bahkan juga provokasi halus. Mc Chesney dalam Rich Media Poor Democracy (1998) sudah mengingatkan bahwa rasionalitas modal yang mengambil alih dan mendominasi fungsi, sistem kerja, dan orientasi produk media akan menenggelamkan ruang publik sebagai potensi demokratis media.

Dalam artikel Parties and Campaign Professionals in a Digital Age di Harvard International Journal of Press/Politics (2001) Farrel, Kolodny, dan Medvic mengajukan istilah deliberate priming untuk menyebut hasrat narsistik tersebut. Dalam deliberate priming, ada tiga hal yang dilakukan politisi. Pertama, menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat, biasanya melalui jajak pendapat. Kedua, membuat analisis penentuan isu yang paling menguntungkan dirinya serta mengabaikan isu lain. Ketiga, merekayasa citra sang politisi agar sesuai dengan segmentasi isu yang dipilih tadi.Konsekuensi tiga hal tersebut adalah  menajamnya rivalitas antarpartai dalam perang memenangkan opini publik.

Argumen bahwa partai politik menempatkan media sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan juga bisa dilihat dari keinginan beberapa anggota Partai Demokrat (PD) – partai penguasa – yang beberapa waktu lalu berencana mendirikan media sendiri. Alasannya, citra partai yang “bersih, santun, dan cerdas” tercoreng oleh berita-berita negatif yang ditampilkan oleh media. Secara langsung, keinginan ini distimulasi berita-berita beberapa media – cetak, digital, maupun televisi – yang dimiliki oleh partai saingan mereka seperti Golkar dan partai baru, Nasdem.

Sikap partai politik yang menyalahkan media sebagai penyebab citra buruk mereka bisa dianalogikan dengan memercik air kena muka sendiri. Alih-alih karena berita negatif media, citra buruk juga muncul karena banyak anggota partai politik yang tersandung isu korupsi. Tahun 2012 kita menyaksikan kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian karena melibatkan elite politisi partai penguasa. Demikian juga anggota partai politik di DPR yang sering mengadakan studi banding ke luar negeri dengan tidak mengindahkan nurani masyarakat.

Dengan memperhatikan kecendurungan tersebut, tidak dapat dihindari hari-hari ke depan kita akan melihat penggelembungan citra politik (bubble politics) yang semakin masif. Melalui kampanye di media baik itu berupa iklan atau berita, partai politik menebalkan citra dirinya. Gelembung ini menjadi investasi untuk mendapatkan suara konsumen politik (warga) dalam pemilu yang akan datang. Proses politik yang direduksi pada persoalan citra tentu membuat jarak yang teramat lebar dengan tingkat literasi politik di masyarakat.

Alih-alih mengajak masyarakat untuk memilih secara rasional, gelembung citra menyasar sentimen emosional masyarakat untuk memutuskan pilihan. Masyarakat tidak dibekali perangkat pengetahuan yang memadai untuk aktif dan kritis terhadap situasi politik. Padahal, literasi politik seperti dicatat Catherine Macrae dalam  Political Literacy Resource Pack (2006), merupakan proses penting untuk mewujudkan warga negara (citizen) yang aktif dan efektif.

Salah satu alternatif untuk mendekatkan jarak gelembung citra dan literasi politik tadi adalah dengan menggunakan media sosial. Pelajaran dari pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun lalu menjelaskan bagaimana media sosial memiliki peran besar dalam kemenangan Jokowi-Ahok. Percakapan mengenai pasangan tersebut mendominasi ruang-ruang maya seperti di Blog, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Dengan karakteristiknya yang interaktif, cepat, aktual, egaliter, dan tidak terbatas membuat masyarakat memiliki akses informasi yang melimpah. Kanal-kanal informasi terbuka lebar.

Keterbukaan ini pada tahap tertentu juga bisa menjadi penekan media agar menerapkan prinsip imparsialitas, terutama dalam pembuatan berita-berita politik menjelang pemilihan umum. Paduan antara media yang imparsial dengan media sosial yang menawarkan kesetaraan pada tahap selanjutnya bisa menghidupkan suatu ruang publik politis yang sesungguhnya. Ruang di mana masyarakat terlibat secara aktif dan kritis dalam pembuatan kebijakan publik maupun regenerasi kepemimpinan.

Seperti pernah diungkapkan oleh pemikir Mazhab Frankfurt, Juergen Habermas, ruang publik politis adalah keadaan di mana proses komunikasi bisa memunculkan titik equilibrium antara masyarakat, negara, dan pasar. Ia memunculkan diskursus kritis ketika problem-problem kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab negara tidak mampu dipecahkan dengan cepat dan baik karena elit politik sibuk dengan dirinya sendiri.

Citra artifisial politisi dalam media juga bisa diverifikasi melalui rekam jejak yang dapat diakses dan disebarluaskan via media sosial.Rakyat bisa melihat mana pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, mana yang sekadar memanfaatkan jabatan publik untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Sepanjang tahun ini, kita lihat apakah para politisi akan benar-benar untuk rakyat, atau sekadar memperbaiki citranya semata?

(Dimuat di Majalah Kagama Februari 2013)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s