Ketika Gatotkaca Gugur

The-Technological-State-in-Indonesia-Amir-Sulfikar-9780415670692

Sesaat setelah pesawat N-250 Gatotkaca lepas landas di langit Bandung, 10 Agustus 1995, wajah orang-orang  yang memenuhi Bandara Husein Sastranegara dipenuhi haru dan kelegaan. Semua orang bertepuk tangan. Dengan senyum lebar Soeharto memeluk Habibie. Hari itu Indonesia resmi memiliki pesawat terbang yang merupakan karya insinyur-insinyur Indonesia. Momen penting dalam sejarah dunia dirgantara di Indonesia.

Peristiwa bersejarah tersebut sempat mengundang skeptisisme dari banyak pihak dunia. Para pengamat penerbangan memberikan prediksi bahwa pesawat ini akan jatuh dalam ujicoba penerbangannya. Tapi N-250 mematahkan pesimisme tersebut. Sang Gatotkaca berhasil mengitari langit Bandung selama kurang lebih 55 menit. Keberhasilan yang sekaligus menandai perubahan besar-besaran dalam ekonomi politik pembangunan Indonesia di era Orde Baru. Developmental state telah lepas landas berganti dengan technological state.

Inilah kira-kira simpulan awal yang saya tangkap dari acara bedah buku The Technological State in Indonesia : The Co-constitution of High Technology and Authoritarian Politics, Rabu (28/11). Diskusi dihadiri oleh penulisnya, Sulfikar Amir, asisten professor di Nanyang Technological University (NTU). Buku yang diterbitkan Routledge ini merupakan pengembangan dari disertasi Sulfikar.

Apa yang menarik dari buku ini adalah kecerdikannya mengisi celah kosong yang ditinggalkan oleh para analis dalam menjelaskan Orde Baru. Sebagian besar analis melihat bahwa Orde Baru adalah rezim militeristik yang menggunakan kekerasaan sistemik sebagai mekanisme untuk menjalankan agenda pembangunan. Misalnya saja Harold Crouch (1979) menyebutnya dengan negara birokratik patrimonial , Herberth Feith (1980) gagasan rezim developmentalis represif, Ruth McVey (1982) dengan negara birokrasi kolonial, sampai Arief Budiman (1996) dengan gagasan negara integralistik.

Sementara Mohtar Mas’oed (1989) dengan meminjam pandangan Guilermo O’Donnell dan Philippe Schimtter, mengatakan Indonesia di era Orde Baru adalah negara birokratik otoriter korporatis. Guru Besar UGM ini menandai struktur politik Orde Baru dengan (1) Birokrasi sipil yang terkendali, (2) Angkatan bersenjata yang terpadu, (3) Lembaga perwakilang yang “tanggap”, (4) Politik kepartaian yang disederhanakan, dan (5) Kantor kepresidenan sebagai inti.

Kajian-kajian tersebut –dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya – memberikan penjelasan kepada kita tentang negara (state) Orde baru. Namun, ia sekaligus mengabaikan eksplorasi dalam menjawab pertanyaan “untuk apa negara itu ada?” Dalam bukunya ini, Sulfikar menjelaskan bahwa negara hadir untuk memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat. Perwujudan janji ini dilakukan melalui perkembangan teknologi untuk membawa masyarakat tinggal landas.

Inilah gagasan utama technological state. Seperti dituturkan Sulfikar, technological state adalah negara yang konsep pembangunan ekonomi politiknya dilandasi dengan visi makro mengenai transformasi sosial ekonomi masyarakat dengan memberikan prioritas yang besar terhadap perkembangan teknologi.

Menurutnya, ada tiga motivasi rezim Orde Baru dalam mengembangkan dirinya menjadi technological state. Pertama, teknologi menyediakan sarana untuk membentuk kedaulatan negara dan mengantisipasi ancaman dari pihak asing. Kedua, teknologi berfungsi sebagai simbol pengikat masyarakat melalui imaji identitas bersama yang ditimbulkannya. Serta ketiga, teknologi mampu malih rupa menjadi simbol kebanggaan nasional karena ia menjadi representasi keberhasilan sebuah bangsa dalam lingkungan pergaulan internasional.

Tak mengherankan jika dalam dekade ketiga kekuasaan Orde Baru ditandai dengan supremasi teknologi. Sebelumnya, dua dekade awal ditandai dengan konsolidasi kekuasaan dan akumulasi kapital sebagai ciri khas developmental state. Kehendak memiliki supremasi atas teknologi diwujudkan dengan pengembangan teknologi dirgantara. Dukungan total yang diberikan Soeharto terhadap Habibie menunjukkan bagaimana kekuasaan simbolik rezim bekerja. Kekuasaan yang ironisnya memajukan teknologi, mengaitkannya dengan nasionalisme, namun sekaligus menjauhkannya dari realitas di masyarakat.

Trilyunan rupiah dihabiskan untuk mengembangkan teknologi dirgantara. Sementara anggaran untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat diabaikan. Dalam logika rezim otoriter, barangkali, nasionalisme simbolik selalu lebih penting daripada kesejahteraan masyarakat. Puncaknya tentu pada 10 Agustus 1995 saat penerbangan pesawat N-250 Gatotkaca untuk pertama kali. Inilah titik puncak kuasa teknologi atas identitas bangsa.

Dan, trilyunan rupiah tersebut tentu teramat mahal. Sangat mahal. Di dekade terakhir Orde Baru, terjadi friksi yang cukup tajam di kalangan teknokrat penyokongnya, yaitu kalangan insinyur dan ekonom. Hal ini semakin diperparah krisis finansial yang melanda dunia dan menandai runtuhnya rezim Orde Baru.  Krisis yang turut berimbas kepada IPTN telah membuat proyek N-250 terhenti tepat di tahun ketiga ia bertugas. Seolah mengamini satu kisah pewayangan ketika Gatotkaca gugur di udara setelah terkena panah Kunto yang dilesakkan Karna.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s