Mengembalikan Jakarta Kepada Pemiliknya

Beberapa teman yang berasal dari Jakarta sering mengeluh tentang kotanya tersebut. Dengan nada bercanda tapi serius, mereka bilang “lahir dan tinggal di Jakarta itu kutukan.” Mulanya saya tidak percaya. Bagaimana mungkin tinggal di pusat ekonomi politik negeri sebesar Indonesia bisa menjadi sebuah kutukan? Tapi, setiap membaca informasi demi informasi tentang Jakarta, saya semakin memaklumi ungkapan tersebut.

Pertengahan 2011 lalu seperti dilansir tempo.co, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan bahwa Jakarta “sudah sangat tidak nyaman untuk ditinggali warganya.” Pernyataan YLKI ini dikukuhkan dalam survei Most Livable City Index 2011. Survei yang dilakukan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) ini menyimpulkan bahwa ruang publik di Jakarta rawan kejahatan. Tingkat kriminalitas yang tinggi, kemacetan parah, lingkungan kumuh dan semacamnya telah menjadikan kota ini menjadi kota yang tidak manusiawi.

Di titik ini, Jakarta tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki program pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, kota ini butuh pemimpin yang bisa menginspirasi rakyatnya untuk lepas dari jerat frustasi sosial. Seperti pernah diungkapkan Bang Ali Sadikin, Jakarta ibarat sebuah perusahaan besar. Gubernur beserta jajarannya menjadi direksi sementara rakyat adalah pemilik atau pemegang saham terbesar.

Rakyat telah menyumbangkan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tidak sedikit. Wajar jika orientasi perusahaan adalah keuntungan atau kesejahteraan masyarakat. Untuk mwujudkannya, jajaran direksi harus mampu mengelola kerja dengan baik. Dan ini dimulai dari direktur yang memberikan teladan. Dengan teladan, ia akan mampu menggerakkan segala sumber daya di bawahnya dengan efektif dan efisien.

Pendekatan partisipatif menjadi kunci utama di sini. Direktur hanya memberikan pengarahan serta memastikan kerja-kerja berjalan on the right track. Bawahan akan bekerja dengan sukarela. Sementara para pemilik saham pun tidak akan ragu menambahkan modal kepada perusahaan. Tentu saja ini hanya bisa muncul jika ada inspirasi yang ditunjukkan oleh direktur (baca : gubernur).

Kondisi ideal tersebut belum terjadi. Harus diakui bahwa selama ini kepemimpinan di Jakarta belum mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi rakyatnya. Pemimpin gagal menggerakkan warganya untuk bergerak bersama. Yang ada justru kepemimpinan yang semakin menambah dalam frustasi sosial itu. Apa yang ditunjukkan oleh PoliticaWave dalam grafik ini menjelaskan bagaimana frustasi selama ini menjelma kehendak untuk melakukan perubahan dalam Pilkada 2012.

Dari grafik tersebut terlihat bagaimana popularitas petahana dalam media sosial menjelang pemilihan putaran pertama mengalami penurunan. Rekapitulasi suara pilkada putaran pertama menjadi afirmasi yang tak terbantahkan. Petahana kalah di lima dari enam wilayah pemilihan.

Sayangnya, seperti diungkapkan PoliticaWave, angka golput di putaran pertama masih cukup tinggi. Kondisi ini tentu patut disayangkan. Benar bahwa golput adalah sebuah hak politik yang harus dihormati dalam iklim demokrasi. Tapi, memilih golput ketika angin perubahan mulai berhembus adalah sikap yang tidak bijaksana. Setiap suara begitu bermakna untuk mengembalikan Jakarta kepada para pemilik sahamnya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

Iklan

Satu pemikiran pada “Mengembalikan Jakarta Kepada Pemiliknya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s