Di Antara Suara dan Syariah

  • Judul Buku : Dilema PKS: Suara dan Syariah
  • Penulis : Burhanuddin Muhtadi
  • Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia
  • Terbitan : Maret 2012
  • Tebal : xxviii + 307 halaman

Karya disertasi yang bertransformasi menjadi buku ini hadir di saat yang tepat. Ia menjadi pisau bedah yang tajam untuk melihat kegalauan posisi PKS akhir-akhir ini. Kegalauan yang terlihat dalam sikap politik dua kaki: menolak rencana kenaikan harga BBM namun tetap berada dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Burhanuddin Muhtadi, penulis buku ini, melacak sumber kegalauan tersebut dengan mengintegrasikan tiga teori dalam kajian gerakan sosial. Teori political opportunities digunakan untuk melihat genealogi kelahiran PKS serta konteks situasi dalam dan luar negeri yang melatarbelakanginya.

Teori mobilising structure dipinjam untuk menjelaskan signifikansi keanggotaan. Terutama kaitannya dengan peran kader-kader partai dalam melakukan mobilisasi sumber daya material dan immaterial. Sementara framing processes merupakan teorisasi atas ideologi yang “dijual” oleh partai.

Dalam hal ini PKS menawarkan ideologi partainya secara jelas. Ideologi yang dirumuskan dalam premis “Islam adalah solusi”. Karena itu Islam harus dipahami secara kaffah tanpa pemisahan antara al-din wa al-dawlah (agama dan negara). Konsep ini memiliki resonansi yang kuat terhadap kader dan simpatisannya.

Dengan pisau bedah tersebut, peneliti senior di LSI ini melihat bahwa akar kegalauan adalah buah pertentangan antara faksi harakah (gerakan) dan hizb (partai) dalam partai (halaman 219). Antara faksi keadilan dan sejahtera. Ini konsekuensi tak terhindarkan dari pernyataan al-harakah hiya al-hizb wa al-hizb huwa al-harakah (pergerakan adalah partai dan partai adalah pergerakan).

Faksi harakah terutama merupakan elite-elite awal pendiri PKS (dulu PK) yang idealis-konservatif . Bagi faksi ini, partai adalah manifestasi basis sosial ideloginya. Pandangan ini memiliki konsekuensi bahwa PKS harus menjadi partai kader. Karena itu langgam gerakan yang diambil PKS harus menjadi representasi bagi para kader pendukungnya. Berbagai sikap, orientasi, dan posisi politik partai menjadi ikhtiar mutlak untuk kepentingan dakwah.

Sebaliknya, faksi hizb berada dalam pendulum berlawanan. Kelompok ini merupakan kelompok pragmatis realistis yang lebih progresif membesarkan partai. Mereka yang tergabung dalam kelompok ini adalah kader-kader muda yang memahami politik sebagai arena kontestasi kekuasaan.

Dengan pemahaman yang demikian, PKS didorong untuk lebih terbuka dan keluar dari zona nyaman sebagai partai dakwah. Tujuan partai politik adalah merebut suara sebanyak-banyaknya melalui jalur pemilihan umum. Untuk mencapainya orientasi partai harus diubah, dari ideologis menjadi elektoralis. Basis pemilih harus diperluas melintasi sekat-sekat ideologi, suku, ras, bahkan agama.

Benturan antarfaksi ini semakin menguat terutama pasca pemilu 2009. Partai berlambang dua bulan sabit dengan batang padi ini diguncang prahara internal. Dugaan korupsi impor daging, serangan pendiri PKS Yusuf Supendi kepada elite partai, kasus korupsi Misbakhun, sampai anggota DPR dari Fraksi PKS Arifinto yang tertangkap kamera fotograger sedang menonton video porno. Isu-isu negatif ini jelas telah meruntuhkan bangunan kredibilitas dan integritas partai.

Dalam kajian ilmu politik, pertentangan logika ideologis vs elektoralis ini bersifat zero sum game, sulit untuk didamaikan. Kehendak untuk menjaga basis ideologis sama saja dengan mengakui kekalahan sebelum bertanding. Politik aliran sudah lama runtuh di Indonesia sehingga partai yang eksklusif dan hanya menjual simbol keagamaan tidak akan laku. Pengalaman tiga kali pemilu pasca 1998 mengonfirmasi hal tersebut.

Sementara itu, menjadi partai elektoralis pun sama saja. Upaya mengejar kemenangan dalam pemilu bisa diartikan sebagai langkah untuk memperluas ceruk pemilih partai. Dengan pangsa pasar yang plural dan terbuka, potensi untuk meraup suara dari kalangan awam memang terbuka lebar.

Ini berarti “barang jualannya” juga harus melingkupi isu-isu non-agama. Partai bisa ditinggalkan oleh basis utama pendukung yang menganggap partai sudah melenceng dari khittahnya. Hal ini terbuktinya dari tingginya resistensi terhadap ide-ide keterbukaan yang selama ini diusung PKS. Beberapa pendiri bahkan tidak mau lagi terlibat dengan partai.

Apa yang menarik dari buku sebenarnya adalah pertanyaan mengenai posisi PKS pada pemilu 2014 mendatang. Greg Fealy, dalam pengantar buku ini mengatakan bahwa PKS adalah partai Islamis tersukses kedua di dunia setelah AKP Turki. Pendapat ini mengacu pada lejitan signifikan PKS pada pemilu elektoral 2004 dan 2009.

Namun, prestasi ini tidak berarti apa-apa jika pada 2014 nanti tidak bisa bertransformasi menjadi partai penguasa dengan suara yang naik signifikan. Salah-salah, partai ini justru bisa jadi hanya sekadar menjadi partai Islamis medioker seperti PAS di Malaysia atau partai-partai hijau di Eropa dan Australia.

Burhan sendiri menawarkan sebuah “ijtihad politik” kepada PKS. Partai ini harus meraup pangsa pasar pemilih baru dengan menjual isu-isu non-agama (catch-all party), namun dalam waktu yang bersamaan juga mampu memelihara pangsa pasar tradisionalnya (halaman 215).

Ijtihad ini bukan tanpa resiko. Menjadi catch-all party potensial memperlebar ceruk suara tapi dalam waktu yang bersamaan bisa membuatnya kehilangan kader ideologis. 2014 akan menjadi saksi seperti apa nasib partai ini. Di antara suara dan syariah, PKS mempertaruhkan masa depannya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s