Pernyataan Sikap KAMPAK-Pendidikan terkait Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2011

Komite Masyarakat Progresif Anti-Komersialisasi Pendidikan KAMPAK-Pendidikan 

(GERTAK, KAMMI UGM,Dema Justicia FH UGM, KOMAP Fisipol UGM, IMM Bulaksumur, GMNI Fisipol UGM , FMN, Komunitas Kampus Biru, SMI, PEMBEBASAN, PPRM, PRP, PEREMPUAN MAHARDIKA, KASBI, SPCI, PPBI, LMND, PPI, PRP, RTND, SAMAN, ARMP, SP-KINASIH, RESISTA, AJI DAMAI, LBH YOGYAKARTA, SPHP, MAHAPALA UMBY, WALHI, SHALINK, ICM, PD-UTY, FORUM LSM, STAM)

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi hari berduka bagi kita. Ketika pendidikan terus mengalami proses kapitalisasi baik oleh otoritas kampus maupun otoritas negara. Struktur kebijakan Kartu Identitas Kendaraan atau KIK di UGM terus diberlakukan sementara mahasiswa dan entitas rakyat di seputar UGM mengeluhkan wujud nyata komersialisasi kampus, implicit komersialisasi pendidikan. Kebijakan dengan dasar yuridis Peraturan Rektor No.408 Tahun 2010 ini secara kaku dan tuli sudah diberlakukan sejak 1 Maret 2010, tanpa kompromi dan negosiasi tepat dua bulan kita dipaksa mengikuti logika eksklusifitas anti-rakyat.

Pun demikian otoritas kampus juga mempunyai struktur peluang hukum di bawah payung Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010—sebagai landasan hukum ‘cadangan’ UU BHP yang gagal—secara eksplisit mengijinkan adanya praktek-prakter bisnis menggunakan logika pengelolaan Badan Layanan Umum. Sehingga kampus berubah bentuk menjadi ruang baru celah-celah kapitalisasi pendidikan. Untuk memperkuat payung hukum atas praktek-praktek bisnis, kini Peraturan Pemerintah akan digantikan dengan regulasi setingkat Undang Undang, yaitu RUU PT dengan nafas dan substansi yang sama.

Sedangkan pada saat yang sama mahasiswa dibungkam dan di depolitisasi melalui mekanisme pembekuan lembaga mahasiswa dikampus, pemberlakukan jam malam, dan pengaturan tata ruang kampus sehingga menghambat aktivisme mahasiswa. Kini kita tidak lagi mendengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau lembaga mahasiswa yang merepresentasi entitas kampus di Universitas Teknologi Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta. Pun demikian BEM KM UGM dibekukan oleh otoritas kampusnya karena perlawanan terhadap kebijakan komersial.

Di titik inilah kita perlu menghadirkan suara-suara tak tersentuh dapat menggema menyeru sebuah perlawanan. Kita yang tergabung dalam Komite Aksi Masyarakat Progresif Anti-Komersialisasi Pendidikan (KAMPAK Pendidikan) menyatakan sikap:

  1. Cabut Peraturan Rektor No.408 Tahun 2010 tentang Kartu Identitas Kendaraan
  2. Tolak Rancangan Undang Undang Perguruan Tinggi karena memberi peluang komersialisasi pendidikan
  3. Tolak segala bentuk komersialisasi lembaga pendidikan negara
  4. Demokratisasi kehidupan kampus bagi mahasiswa
  5. Wujudkan akses pendidikan berkualitas bagi rakyat miskin

Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Indonesia!

 

Koordinator Umum

Wisnu Prasetya

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s