Peran Rektorat Mahasiswa

PAULO Freire, seorang paedagog asal Brasil, pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah alat untuk melepaskan diri dari belenggu penindasan. Ini artinya, dari proses pendidikan —terutama di perguruan tinggi— akan lahir sosok yang mampu menjadi agen penggerak perubahan sosial.

Kondisi ini tentu mengasumsikan bahwa mahasiswa sebagai bagian terbesar dari perguruan tinggi harus mampu berpikir kritis dan analitis dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada.

Namun persoalan yang mengemuka pascapemberlakukan UU BHP adalah mahasiswa sulit untuk berpikir kritis dan analitis, manakala kastanisasi yang cukup diskriminatif tengah melanda sang agent of change ini. Untuk meminimalisir kastanisasi ini dibutuhkan kerja sama yang sinergis di antara mereka yang berada dalam lingkungan kampus, khususnya pihak rektorat dan mahasiswa lama. Sebagai pemegang otoritas di kampus, rektorat tentu punya hak untuk mengatur kurikulum.

Di titik inilah seharusnya kurikulum yang diajarkan tidak makin membuat jurang perbedaan antarmahasiswa makin jauh.

Rektorat juga harus lebih sering mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai soft skill dan kemampuan team work bagi mahasiswanya. Adanya program-program semacam ini diharapkan membuat mahasiswa menjadi lebih mampu berpikir dewasa dan peduli terhadap sesama.

Selain itu, mahasiswa lama sebagai senior harus meniadakan kegiatan perploncoan yang biasanya dilakukan di awal masuk kuliah. Meski banyak yang menganggap kegiatan perploncoan bisa menguatkan ikatan pertemanan, tetap saja kegiatan ini berbahaya.

Bahkan bisa jadi akan menimbulkan kastanisasi dalam bentuk baru, antara mahasiswa senior dan yunior. Belum lagi nanti juga akan menimbulkan dendam bagi mahasiswa baru, yang berdasarkan tradisi akan dilampiaskan kepada mahasiswa baru tahun berikutnya.

Dua hal tersebut adalah langkah paling realistis yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kastanisasi yang terjadi. Kerja sama antara rektorat dan mahasiswa mutlak diperlukan. Jika hal tersebut dapat dilakukan, kastanisasi sebagai dampak negatif adanya UU BHP dapat ditekan sehingga tidak mengebiri kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

Dengan demikian, seperti diingatkan Antonio Gramsci, mahasiswa akan mampu melakukan perannya kembali sebagai intelektual organik. Seorang intelektual yang selalu bersikap kritis dan mampu menyumbangkan solusi atas berbagai masalah yang melanda bangsa ini.

(dimuat di Suara Merdeka, 20 Juli 2009)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s