Mengingatkan Mahasiswa

Gonjang-ganjing kenaikan harga BBM untuk sementara mereda. Sidang paripurna DPR memutuskan kenaikan harga BBM diserahkan kepada pemerintah dalam jangka waktu 6 bulan ke depan menyesuaikan harga minyak dunia. Namun, gejolak di sekitar peristiwa ini telah menghabiskan ongkos sosial yang tidak sedikit.

Demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan secara masif di berbagai daerah setidaknya telah merusak dan membakar 16 kantor polisi, 4 mobil patroli, dan 1 motor polisi. Sementara itu 523 demonstran dan 210 polisi terluka. Sedangkan jumlah demonstran mahasiswa yang tertangkap mencapai 750 orang meskipun akhirnya dibebaskan setelah diperiksa (kompas.com1/4).

Angka-angka statistik tadi masih bisa ditambah dengan kerugian materiil dari bangunan-bangunan yang dirusak, kemacetan yang terjadi karena aksi blokir jalan dan bakar ban, termasuk juga kerugian para pedagang kecil di lokasi demonstrasi.

Kondisi tersebut menarik untuk kita cermati karena aksi-aksi kekerasan yang dilakukan mahasiswa membuat sebagian besar masyarakat menjadi apatis. Ironis karena dalam kajian gerakan sosial, mahasiswa adalah elemen yang sepenuhnya bagian dari masyarakat.

Lebih jauh, demonstrasi mahasiswa sudah kehilangan makna trandesentalnya yakni memperjuangkan kepentingan rakyat umum. Apa yang kita lihat adalah demonstrasi yang lebih terlihat sifat imanensinya. Rutin dan reaksioner, terlebih dengan vandalisme yang menyertai. Sulit dipungkiri adanya kepentingan politis-pragmatis dari para “penumpang gelap” demonstrasi tersebut.

Peletak Kesadaran Kritis

George Kahin dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, Nationalism and Revolution in Indonesia(1952) pernah menyebut bahwa cuaca sosiokultural di masyarakat Indonesia masih paternalistik. Sebagaimana dituturkan Kahin, kultur politik masyarakat di negeri ini selalu mengharapkan segala sesuatu kepada penguasa dan pemilik modal. Hegemoni puluhan tahun ala Orde Baru barangkali masih menjadi faktor yang melanggengkan relasi kuasa yang bersifat kultural-struktural tersebut sampai saat ini.

Ini adalah persoalan pokok yang menghambat demokrasi di Indonesia. Negara menguat, masyarakat melemah dan bergantung. Apa yang diperlukan kemudian adalah mengubah dan mendekonstruksi cuaca sosiokultural tersebut. Pada konteks demikian peran strategis mahasiswa berada.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, tugas utama mahasiswa adalah menumbuhkan kesadaran kritis. Upaya meletakkan kesadaran kritis ini bukan tanpa tujuan. Sasaran utama adalah masyarakat mampu memberdayakan dirinya sendiri. Dengan kata lain, masyarakat bisa menganalisis permasalahan sendiri dan merumuskan solusinya.

Ikhtiar meletakkan kesadaran kritis ini dilakukan dengan cara turun ke bawah. Mahasiswa terjun langsung ke tengah masyarakat. Pembelajaran mengenai realitas sosial didapatkan, teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah diuji secara langsung. Masyarakat juga mendapatkan amunisi pencerahan.

Setelah hal mendasar tersebut sudah dilakukan, aksi-aksi demonstrasi menjadi ikhtiar untuk mendukungnya.  Apalagi ketika saluran aspirasi tersumbat dan macet. Bisa kita lihat betapa partai politik dan wakil rakyat di parlemen lebih sibuk berkutat dengan egoismenya masing-masing.

Meminjam istilah Habermas, demonstrasi adalah “ruang publik politis” untuk mewujudkan kesetaraan antara masyarakat dengan kekuasaan dalam hal ini adalah pasar dan negara. Kesetaraan ini yang bisa menjamin terwujudnyavolonte generale (kehendak umum) pada saat institusi-institusi formal yang berwenang gagal untuk menjaminnya.

Upaya mewujudkan “ruang publik politis” ini tidak perlu dilakukan dengan tindakan kekerasan yang destruktif. Selain kontraproduktif dengan substansi tujuan, kekerasan cuma melahirkan kebencian yang pada akhirnya akan direproduksi terus menerus. Masyarakat kemudian menjadi antipati dan gerakan menjadi sia-sia.

Kekerasan, mengutip John Rawls dalam Teori Keadilan, baru boleh dilakukan ketika, dan hanya jika pembangkangan sipil yang dilakukan gagal mencapai tujuannya untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat. Rawls sendiri menyebutkan bahwa pembangkangan sipil memiliki ciri yang ilegal, nirkekerasan, bersifat kolektif, dan memiliki tekanan politik.

Pembangkangan sipil seperti ini biasanya gagal ketika otoritarianisme negara begitu kuat dan tidak memberi ruang kepada masyarakat. Peristiwa Arab Spring bisa menjadi contoh kontemporer. Dalam kondisi demikian, demonstrasi menjadi katarsis psikis warga untuk melawan hegemoni absolut negara.

Tentu saja kondisi ini tidak sedang terjadi di Indonesia. Saat ini, republik berada dalam era keterbukaan. Masih banyak ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan ide dan pendapat tanpa perlu menggunakan kekerasan. Termasuk juga dalam penolakan kebijakan kenaikan harga BBM ini.

Artinya, mahasiswa harus mampu mentransendenkan kembali demonstrasi. Bukan dengan menjadikan demonstrasi sebagai tujuan utama tetapi sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk itu mahasiswa perlu membaca ulang arti kehadirannya kembali.

Membaca ulang berarti mampu menempatkan diri sesuai konteks zaman ia berada. Gerakan yang dilakukan harus memenuhi ciri khas intelektual progresif berbasis kerakyatan. Jika hal ini tidak dilakukan, jangan-jangan nama besar mahasiswa hanya akan menjadi romantisme yang tertimbun dalam narasi sejarah republik. Semoga tidak.

Iklan

3 pemikiran pada “Mengingatkan Mahasiswa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s