Demonstrasi, Anarki Demokrasi?

Drama politik di sekitar rencana kenaikan harga BBM telah memakan biaya sosial yang sangat mahal. Kenaikan harga boleh ditunda tapi kita menjadi saksi berbagai aksi demonstrasi mahasiswa yang merebak di berbagai daerah. Ironisnya, demonstrasi mahasiswa tersebut seringkali dilakukan dengan aksi kekerasan.

Kita mendengar demonstrasi berakhir dengan memblokir jalan, membakar ban, merubuhkan pagar, bentrok dengan kepolisian, dan sebagainya. Alih-alih menyampaikan aspirasi rakyat, aksi tersebut justru kontraproduktif dan bisa mengaburkan substansi aspirasi. Banyak yang menghujat tindakan ini dengan menyalahkan mahasiswa an sich.

Salah satunya Daniel Sparingga. Staf khusus presiden bidang komunikasi politik ini mengatakan bahwa “Indonesia saat ini butuh peraduan argumentasi di parlemen, bukan kerumunan yang berteriak di jalan.” Tidak hanya itu, ia juga menambahkan bahwa jauh lebih penting untuk mengamati proses perdebatan argumentasi di Senayan daripada demonstrasi di jalan-jalan (mediaindonesia.com, 26/3).

Pernyataan tersebut sangat halus di permukaan namun jelas menunjukkan sinisme platonik. Dalam karyanya The Republic yang ditulis sekitar tahun 360 SM, Plato mengatakan bahwa syarat utama negara bijak adalah yang dipimpin rezim aristokrat. Kaum aristokrat ini terdiri dari orang-orang berpendidikan dengan high competency untuk menjadi pemimpin. Kuantitas kaum aristokrat yang disebut Plato sebagai guardian ini harus terus dijaga.

Sebab regenerasi kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan. Sehingga ketika sudah waktunya lengser, ada pewaris yang siap menggantikan. Perlu diingat, regenerasi kepemimpinan ini tidak melalui mekanisme pemilihan oleh semua anggota masyarakat tetapi cukup diwakilkan kepada mereka yang memiliki kompetensi. Biasanya, mereka yang memiliki kompetensi ini adalah kalangan keluarga rezim aristokrat yang memiliki akses penuh terhadap berbagai bidang kehidupan.

Ironisnya, bangsawan pikiran ini yang kemudian memutuskan siapa yang berhak mengakses demokrasi dengan memberi garis demarkasi yang tegas mengenai siapa “kita” siapa “mereka”. Konsekuensinya, demokrasi dipahami sebagai milik “pemerintah, partai politik, wakil rakyat, teknokrat, dan pengusaha.” Di sisi yang berlainan seperti “mahasiswa, buruh, petani, dan kaum miskin” dianggap hanya sebagai pelengkap demokrasi. Kondisi ini dikonfirmasi dari pengalaman Indonesia kontemporer.

Kita bisa melihat peremehan “mereka yang tak berhak” ini dalam ucapan Daniel di atas dan juga pernyataan atasannya. Dalam pidato menanggapi sidang paripurna  DPR RI (31/3), SBY menyampaikan terima kasih setidaknya kepada tiga elemen yaitu DPR, pelaku ekonomi, serta aparat kepolisian yang telah menjaga aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. SBY alpa (atau memang sengaja) tidak berterima kasih kepada para demonstran meski sering mengatakan bahwa demonstrasi adalah keniscayaan demokrasi.

Demokrasi membutuhkan apa yang disebut oleh Rocky Gerung (2009) sebagai argumentative society. Ini adalah kondisi kebudayaan di mana transaksi politik diperiksa secara rasional. Dengan adanya situasi tersebut, berbagai agenda politik bisa dipercakapkan dan dikritik dengan terbuka. Diskursus ini tidak hanya melibatkan tiga pilar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetapi juga elemen civil society.

Nah, dalam kondisi defisit kepercayaan terhadap pilar kekuasaan, elemen civil society mesti menunjukkan perannya. Di titik ini, demonstrasi menjadi salah satu mekanisme penyampaian aspirasi yang dijamin oleh Undang-Undang. Ia adalah perjumpaan antara masyarakat dengan kekuasaan untuk menjaga keseimbangan kehidupan negara.

Perjumpaan ini membuat SBY tetap harus berterima kasih kepada para demonstran. Demonstrasi adalah tindakan oposisi yang mengingatkan kepada kekuasaan agar tidak corrupts absolutely. Dalam kerangka ini, sikap oposisi adalah mitra kekuasaan yang paling tepat untuk mewujudkan keadilan di masyarakat.

Bahwa kemudian muncul aksi-aksi vandalisme dalam demonstrasi, itu jelas tidak dapat dibenarkan. Ketika aksi tersebut sudah sampai tahap merusak fasilitas umum dan mengganggu masyarakat sendiri, sikap tegas mesti diambil. Namun, tafsiran atas kekerasan itu kemudian harus diperluas. Kekerasan dalam demonstrasi tidak bisa disebut sebagai sebab, ia lebih tepat diletakkan sebagai akibat.

Demonstrasi yang datang bergelombang di berbagai daerah menunjukkan macetnya saluran untuk menyampaikan aspirasi. Partai politik yang seharusnya memiliki ruang untuk menampung aspirasi itu justu lebih sering terlibat permainan politik di tingkat elite. Kasus Century yang berlarat-larat bisa menjadi contoh sederhana.

Partai politik juga sibuk melakukan manuver dengan kalkulasi politik pragmatis sehingga posisi berkoalisi maupun beroposisi dengan pemerintah tidak berdasar pada landasan ideologis yang jelas. Wajar jika ada adagium lama yang mengatakan bahwa parpol hanya muncul saat pemilihan umum.

Para wakil rakyat di DPR pun sama saja. Mereka lebih menjadi wakil parpol daripada menjadi wakil rakyat. Sidang paripurna menanggapi rencana kenaikan harga BBM kemarin menunjukkan hal tersebut. Dari situ kita bisa melihat banyak hal. Lobi politik berkepanjangan, anggota dewan cari muka kepada rakyat, dan juga pemaksaan kehendak. Saya mesti mengatakan bahwa anarki demokrasi justru berawal dari sini.

Pada situasi yang demikian, kekerasan dalam demonstrasi mendapat konteks. Ia menjadi upaya para demonstran untuk mendapatkan perhatian. Tentu saja, argumen ini tidak bisa digunakan untuk membenarkan kekerasan tersebut. Alasan ini lebih tepat dipakai sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi politik nasional.

Karena itu, solusi memahami demonstrasi yang anarkistis tidak semata-mata dengan melakukan tindakan represif terhadap demonstran. Aksi represif hanya akan menumbuhkan perasaan anti terhadap pihak kepolisian, bahkan TNI. Lihat saja bagaimana di berbagai daerah pos maupun mobil polisi sering dijadikan target perusakan.

Kepolisian dianggap sebagai ideology state apparatus yang berpihak kepada penguasa. Jadi, mereka kemudian dianggap demonstran sebagai lawan. Apalagi masih ada perasaan traumatik yang membayangi mahasiswa ketika melihat kesewenang-wenangan kepolisian dan militer di era Orde Baru. Aksi represif hanya akan terus memupuk kebencian.

Apa yang sesungguhnya harus dilakukan –mengutip Habermas – adalah membuka ruang publik untuk mendapatkan rasio tindakan komunikatif tanpa hegemoni tunggal. Artinya, pemerintah dan masyarakat berada dalam posisi yang setara. Inilah hakikat demokrasi. Demonstrasi adalah ikhtiar mengingatkan demokrasi. Tinggal rezim kekuasaan mau diingatkan atau tidak.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s